Ini Alasan Hakim Tidak Cabut Hak Politik Apri Sujadi di Korupsi Pengaturan Kuota BP.Kawasan Bintan

*BB Dana Yang Disita KPK Tidak Dirinci Hakim di Putusan

Sidang pembaacaan putusan Korupsi Pengaturan kuota Rokok dan Mikol terdakwa Apri dan M.Saleh Umar, Hakim dan Jaksa KPK beda Pendapat dengan besaran Kerugian Negara
Sidang pembaacaan putusan Korupsi Pengaturan kuota Rokok dan Mikol terdakwa Apri dan M.Saleh Umar, Hakim dan Jaksa KPK beda Pendapat dengan besaran Kerugian Negara

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak sepakat dengan tuntutan Jaksa KPK, untuk mencabut Hak Politik terdakwa Apri Sujadi atas terbuktinya tindak pidana korupsi pengaturan kuota rokok dan Minuman beralkohol (Mikol) di BP.Kawasan Bintan 2016-2018.

Hakim beralasan, berdasarkan fakta persidangan, tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Apri Sujadi tidak menyebabkan gangguan perekonomian negara secara besar-besaran dan perbuatan terdakwa bukan untuk kegiatan politik.

“Jadi Hakim tidak setuju dengan tuntutan JPU KPK itu,” Kata Humas PN Tanjungpinang Anggalanton Boangmanalu Jumat (23/4/2022).

BB Dana Yang Disita KPK Tidak Dirinci Hakim di Putusan

Sedangkan mengenai Barang-bukti uang, yang dirampas dan disita KPK dari terdakwa dan sejumlah Pihak, dalam kasus korupsi pengaturan kuota rokok dan mikol di BP.Kawasan Bintan dengan terdakwa Apri Sujadi dan M.Saleh Umar, seluruhnya disita oleh Negara.

Disinggung mengenai total dan besaran seluruhnya, Anggalanton mengakui, majelis Hakim tidak merinci total keseluruhan. Namun penyitaan dilakukan, berdasarkan nomor barang bukti sebagaimana dalam berkas dakwaan Jaksa KPK.

“Untuk Barang bukti uang yang disita KPK dan dikembalikan terdakwa dan saksi dalam kasus korupsi ini, seluruhnya disita untuk Negara. Tapi untuk rinciannya, berapa seluruh yang dikembalikan, Nanti dalam petikan putusan lengkap perkara ini akan dirangkum,” ujarnya.

Sebelumnya, Majelis hakim PN Tipikor Tanjungpinang memutuskan, Dua terdakwa korupsi Pengaturan Kuota rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan, Apri Sujadi dan M.Saleh umar terbukti bersalah, melakukan tindak korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa KPK, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1.

Atas perbuatannya, Majelis Hakim PN Tanjungpinang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Apri Sujadi selama 5 Tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Mengenai nilai kerugian negara yang diterima terdakwa Apri sebesar Rp 2,6 Miliar lebih, dinyatakan hakim nihil, karena terdakwa sudah mengembalikan ke Kas negara.

Sedangkan Plt.Kepala BP.Kawasan Bintan terdakwa M.Saleh Umar, dihukum 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Kerugian negara atas dana korupsi yang diterima terdakwa M. Saleh Umar sebesar Rp 415 juta, juga dinyatakan nihil karena telah dikembalikan terdakwa melalui penyetoran seluruhnya ke kas negara.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.