Kejati Kepri Hentikan Penuntutan 5 Perkara Berdasarkan Keadilan RJ

Proses Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersangka Fikri Zuhdi Bin Rudi Albusyi Putra meminta maaf kepada pemilik barang dibeli dan ditampungnya tanpa sepengetahuan dari pelaku pencurian (Foto:Penkum Kejati Kepri)
Proses Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersangka Fikri Zuhdi Bin Rudi Albusyi Putra meminta maaf kepada pemilik barang dibeli dan ditampungnya tanpa sepengetahuan dari pelaku pencurian (Foto:Penkum Kejati Kepri)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau menghentikan penuntutan lima perkara berdasarkan keadilan Restorative Justice (RJ), Selasa (26/4/2022).

Kepala Seksi Penerangan hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri Nixon Andreas Lubis, penghentian 5 perkara pidana Umum dengan restorative Justice itu dilakukan berdasarkan persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) yang menyetujui permohonan restorative justice yang telah diajukan Kejati Kepri.

Kelima perkara penuntutan yang dihentikan itu diantaranya, kasus penadahan barang curian dengan Pasal 480 KUHP dengan tersangka Fikri Zuhdi Bin Rudi Albusyi Putra dari Kejari Tanjungpinang. Tersangka Ahmad Awalin Naja Bin M Joni dari Kejari Batam yang disangka melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 53 KUHP.

Kemudian tersangka, Jefrianto Aritha Alias Aceh Bin Jafaruddin dari Kejari Batam yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT atau Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, tersangka Kamaruddin Bin Masayu (Alm) dari Kejari Batam yang disangka melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Serta tersangka Azhar Alias As Bin Atan dari Cabjari Karimun di Moro yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Ia mengungkapkan alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

“Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun,”kata Nixon dalam rilis yang dikirim.

Sementara itu tindak pidana dilakukan dengan barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

Selanjutnya, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

“Kemudian telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka serta masyarakat merespon positif,”pungkasnya.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.