Korupsi Rp2.044 M Ganti Rugi Lahan TPA Tanjung Uban Diduga Mengalir Ke Sejumlah Pejabat Bintan

*Dari Rp2,044 M Dana Ganti Rugi, Pemilik Lahan Hanya Dapat Rp450 Juta

Kasipidsus Kejari Bintan, Fajrian Yustiardi.
Kasipidsus Kejari Bintan, Fajrian Yustiardi.

PRESMEDIA.ID, Bintan – Korupsi dana ganti rugi lahan TPA di Tanjung Uban-Bintan, diduga mengalir ke sejumlah pejabat pemerintah kabupaten Bintan.

Bahkan, dari Rp2.044 Miliar anggaran APBD 2018 Bintan yang digelontorkan untuk ganti rugi lahan itu, pemilik lahan dan keluarganya mengaku hanya menerima Rp1.6 Miliar. Sedangkan sisanya Rp800 juta dari besaran ganti rugi, diduga mengalir ke sejumlah pejabat kabupaten Bintan.

Hal itu dikatakan Sa selaku pemilik lahan saat diperiksa Jaksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Tanjunguban.

Dari Rp1,6 miliar dana ganti rugi dikatakan Sa, juga tidak semua diserahkan ke keluarganya. Namun dipegang dan dikuasainya bersama As selaku broker yang mengatur penjualan lahan tersebut ke  Pemerintah Bintan.

Sa juga mengatakan, dari Rp1,6 miliar harga yang disepakati, Dia hanya memberikan masing-masing Rp30 juta pada 5 orang keluarganya. Sedangkan ibunya yang kala itu masih hidup  dan saat ini sudah meninggal diberikan Rp300 juta.

Dengan besaran itu, total keseluruhan dana yang dibagikan Sa pada saudara dan ibunya hanya Rp450 juta. Sementara sisanya Rp1,150 miliar dari Rp2.044 Miliar dana ganti rugi dari APBD itu, dikatakan Sa, dipegangnya  dengan As selaku  broker.

Kejaksaan Cari Bukti Keterlibatan Pejabat Bintan  

Kepala kejaksaan Negeri Bintan I Wayan Riana melalui Kepala seksi Pidana khusus Fajrian Yustiardi, membenarkan kesaksian Sa tersebut saat diperiksa. Dan atas pengakun itu, kejaksaan juga sedang mencari dan mendalami aliran dana korupsi ganti rugi lahan TPA tersebut.

“Iyah, ini sedang kami dalami dan cari bukti aliran dananya, Apakah benar ada ke pejabat Bintan. Karena dari pengakuan Sa sisa uangnya ada sama As,” katanya  Selasa (10/5/2022).

Kepada wartawan, Fajrian juga mengakui telah memanggil Sa selaku pemilik lahan dan penerima ganti rugi dan As selaku broker yang mengatur penjualan lahan tersebut kepada Pemerintah.  Selain kedua orang itu, pihaknya juga telah memeriksa 18 orang saksi lainnya.

Saat ini lanjutnya Fajrian, Kejaksaan Bintan juga sedang melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri untuk mengetahui secara pasti total nilai kerugian negara dari pembebasan lahan TPA itu.

“Kasus ini akan terus berjalan dan secepatnya akan kai tetapkan tersangka nya,” ucapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bintan telah menaikan status hukum penyelidikan dugaan korupsi Pengadaan lahan TPA Tanjung Uban-Bintan ini ke Penyidikan.

Pengadaan 2 hektar lahan TPA di Kecamatan Bintan Utara Bintan ini, awalnya dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bintan dengan anggaran APBD 2018 sebesar Rp2.440.100.000,-.

Dengan DIPA anggaran APBD 2018 itu, selanjutnya Bupati Bintan yang kala itu dipimpin terpidana Korupsi Apri Sujadi membentuk tim panitia pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil (Pengadaan tanah dibawah 5 Ha) melalui SK Bupati Bintan Nomor 282/IV/2018 pada 19 April 2018.

Ketua tim Pengadaan lahan sendiri adalah Kepala dinas Perkim Heri Wahyu, sementara 5 anggota lainya adalah sejumlah Pejabat Bintan, Camat, Lurah dan BPN Bintan.

Melalui tim yang dibentuk, selanjutnya Pemkab Bintan melalui Perkim melakukan ganti rugi lahan TPA seluas 2 hektar di Jalan Tanjung Permai Arah Pasar Baru RT 12/RW 02 Tanjung Uban Selatan. Ganti rugi lah ini sendiri, dilakukan dengan Surat sporadik nomor 10/kts/2017 tanggal 26 April 2017 atas nama Ari Syafdiansyah.

Dalam penyelidikan yang dilalukukan Jaksa sebelumnya, ternyataa ditemukan penyelewengan akibat lahan yang diganti rugi pemerintah Bintan itu, berada pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 5.711 Meter persegi.

Selain itu, lahan yang diganti rugi juga tumpang tindih dan diklaim sejumlah pihak, diantaranya lahan milik Maria dengan SHM Nomor 390 tahun 1997, lahan milik Suzana dengan SHM Nomor 196 tahun 1997, lahan milik Thomas dengan SHM Nomor 406 tahun 1997, dan SKT Nomor 32 tahun 1995 atas nama Chaidir.

Atas sejumlah temuan itu, Kejaksaan Negeri menyatakan telah menemukan unsur melawan hukum atas dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam pengadaan lahan TPA di Bintan itu.

Namun demikian, hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bintan belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan dan ganti rugi lahan TPA ini.

Penulis:Hasura
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.