Gubernur Kepri Ingatkan Pusat Moratorium Pembentukan DOB dan Revisi UU Daerah

*Ansar: Jangan Sampai Moratorium DOB Mengancam Kedaulatan NKRI  

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad saat memberikan pernyataan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali
Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad saat memberikan pernyataan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali (Foto:Humas-Kepri) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur provinsi Kepri Ansar Ahmad mengingatkan pemerintah pusat, agar moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tidak menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan NKRI.

Selain itu, Gubernur Ansar juga mengusulkan dilakukannya revisi terhadap Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Ansar saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Selasa (10/5/2022).

Kekhawatiran moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) mengancam kedaulatan NKRI itu, disampaikan Ansar mengingat Provinsi Kepulauan Riau yang berhadapan dengan invasi negara asing atas sumber daya alam (SDA) berupa gas alam di Kabupaten Natuna.

“Jangan karena moratorium DOB ini, kita mengorbankan kedaulatan negara, Khususnya di Kepulauan Riau,” tegas Gubernur Ansar dalam forum yang dihadiri Gubernur seluruh Indonesia itu.

Atas Hal itu, Ansar mengingatkan, agar Pemerintah Pusat mengkaji prioritas pemekaran berdasarkan ancaman bagi kedaulatan negara sebagaimana di Kabupaten Natuna dan Anambas.

Di saat yang sama, Gubernur Ansar juga mengusulkan dilakukan revisi terhadap Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Lewat Forum SPPSI, Ansar berharap dibentuk tim kecil terdiri dari para pakar yang dapat melaksanakan kajian.

“Saya kira Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 tahun 2014 perlu direvisi kembali. Kita perlu mereview kembali karena banyak kewenangan Gubernur yang memang terasa sudah terkebiri,” kata Ansar.

Memang lanjut Ansar, tidak mudah menerjemahkan UU Otonomi Daerah jika dikaitkan dengan UU yang lain bahkan kadang-kadang dengan Kepmen saja. Contohnya banyak UU yang lain, terbentur dengan kewenangan-kewenangan Kepala Daerah.

“Makanya saya kira perlu direvisi,” paparnya lagi.

Selain itu, Gubernur Ansar menyinggung adanya trend kebijakan kontemporer dikeluarkan Pemerintah Pusat. Ia mengingatkan, pentingnya memperkuat kebijakan dengan referensi dan dasar yang kuat pula.

“Kadang kala kewenangan kita (Kepala daerah) ditarik begitu saja oleh pemerintah pusat tanpa ada pembicaraan menyeluruh, tanpa ada referensi atau kajian sejenisnya,” ujar Ansar.

Hal itu dapat dilihat seperti kewenangan dibidang pertambangan, yang sebelumnya ditarik Pemerintah Pusat kemudian sebagian dikembalikan lagi ke daerah.

“Nah ini kan negara. Negara harus dibangun dengan yang lebih pasti dan jelas,” tutupnya.

Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.