maulidnabidewan

Bupati Lingga Minta WIUP Tambang Di Daerahnya Ditinjau Ulang Pemerintah    

Reses Komisi VII DPR RI 1Bidang ESDM, Perindustrian dan BRIN di Kantor BP Batam
Buoati Lingga M.Nizar saat mengikuti Reses Komisi VII DPR RI Bidang ESDM, Perindustrian dan BRIN di Kantor BP Batam. (Foto:Aulia/presmediaa.id) 

PRESMEDIA.ID, Batam – Bupati Lingga Muhammad Nizar memohon kepada tim reses Komisi VII DPR-RI, agar mendesak pemerintah Pusat dan Provinsi, meninjau ulang sejumlah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pasir laut di wilayah Kabupaten Lingga sebelum dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Permohonan peninjauan ulang WIUP itu dikatakan M.Nizar saat menghadiri kegiatan Reses Komisi VII DPR RI Bidang ESDM, Perindustrian dan BRIN di Kantor BP Batam Rabu (11/5/2022).

Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ini, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, H.Eddy Suparno yang membahas tentang Pertambangan Pasir Laut.

Permintaan peninjauan WIUP sejumlah perusahaan ini lanjut M.NIzar, bukan menghambat kran investasi bagi perusahaan tambang yang berinvestasi di Lingga.

“Hanya saja, bagi perusahaan, harus prosedural, mampu mengutamakan kepentingan masyarakat dari aspek sosiologisnya dan memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal),” ujar M.Nizar.

Hal itu lanjutnya, mengingat dampak jangka panjang yang sangat signifikan yang secara langsung akan dirasakan masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga dan dan menurunkan kesejahteraan dan produktivitas nelayan.

Meski belum cenderung negatif, namun perlahan pasti beresiko pada penghasilan nelayan karena peningkatan pencemaran pantai dan kualitas air laut. Abrasi pantai karena pulau-pulau kecil punya kerentanan dari krisis iklim dengan air laut yang semakin naik.

“Kami harap dapat ditinjau ulang, karena akan berdampak terutama pada mata pencaharian nelayan,” kata Nizar menyampaikan aspirasi.

Sektor tambang pada galian C ini, cukup berperan sebagai salah satu penunjang Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga. Masa pandemi, galian c sebagai penyumbang pajak yang cukup kooperatif.

Namun, sebagai pimpinan dirinya juga harus tegas dalam bersikap, demi kepentingan masyarakat nelayan. Terutama bagi mereka yang tinggal dan bermata pencaharian di wilayah dengan dekat tambang.

“Pemerintah daerah pasti mendukung masuknya investasi. Tetapi tetap pada prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat dan penjagaan lingkungan. Kami berharap ini menjadi perhatian bersama,” tegasnya pada rapat dipimpin oleh anggota Komisi VII, Maman Abdurrahman ST fraksi Golkar itu.

Permohonan dan pernyataannya itu pun, mendapat respon positif dari anggota Komisi VII yang hadir,

Hal ini juga diamni anggota DPR-RI lainya, seperti Adian Yunus Yusak Napitupulu, Doni Maryadi Oekon dari fraksi PDIP serta menghasilkan beberapa catatan yang sejalan.

Diantaranya, meminta Kementerian ESDM menunda proses penerbitan IUP dari sejumlah perusahaan tambang pasir laut di Kabupaten Lingga, dengan mendahulukan kajian terhadap aspek sosial masyarakat.

Penulis:Aulia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.