maulidnabidewan

PT.Yeyen Disebut Tidak Memiliki Izin Lingkungan dan Izin HPT Serta Nunggak dana Kompensasi pada Warga Lingga

*Sidang Lanjutan Kasus Kejahatan Hutan dan Lingkungan Terdakwa Dirut PT.Yeyen Budi Santoso

Sidang lanjutan dugaan kejahatan Hutanan dan Lingkungan dengan terdakwa Direktur PT.Yeyen Budi Susanto di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang
Sidang lanjutan dugaan kejahatan Hutanan dan Lingkungan dengan terdakwa Direktur PT.Yeyen Budi Susanto di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Sebanyak 6 saksi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan aparat pemerintahan kabupaten Lingga menyebut, Perusahaan tambang PT.Yeyen Bintan Permata  tidak memiliki Izin lingkungan (Amdal-red) dan izin pinjam pakai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Sementaraa Kades Bakong menyebut, Perusahan  tambang di Lingga ini, juga menunggak dana kompensasi warga saat melakukan pertambangan bauksit di kawasan Sungai Gelam Marok Tua Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

Hal itu dikatakan saksi Ahmadi selaku Kepala Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan DLH Lingga, kemudiaan Sekretaris DLH Lingga Joko Wiyono, saat diperiksa pada sidang lanjutan dugaan kejahatan Kehutanan dan Lingkungan dengan terdakwa Direktur PT.Yeyen Budi Susanto di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (12/5/2022).

Selain saksi dari DLH Lingga, pada sidang yang digelar secara Virtual ini, juga turut diperiksa Camat Singkep Barat Kabupaten Lingga, Febrizal, Kepala Desa (Kades) Bakong Amril, ASN DPM PTSP Lingga Said Amar, dan Wakil Direktur PT.Telaga Bintan Jaya Zairun.

Sekretaris DLH Lingga Joko Wiyono mengatakan, PT.Yeyen tidak memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan HPT dan tidak memiliki izin lingkungan dalam melaksanakan operasi pertambangan Bauksit.

Dan ketika dicek, lanjut Joko, Bahwa Izin Lingkungan PT.Yeyen, nomor nya sama dengan Izin lingkungan PT.EJPS.

“Didata kami untuk izin lingkungan PT.Yeyen tidak ada, Namun setelah disandingkan izin lingkungan PT.Yeyen ini sama dengan  PT.EJPS,” ujar Joko.

Di dalam izin lingkungan PT.Yeyen lanjutnya, memiliki luas lahan sebanyak 200 hektar. Sedangkan  PT.EJPS memiliki luas lahan 1000 hektar. Sehingga luasnya berbeda tapi nomor surat dan tahun suratnya sama. Semua surat dan izin Lingkungan yang dikeluarkan DLH lanjut Joko lagi, ada di Kabag Hukum Kabupaten Lingga.

“Jika izin Lingkungan tidak ada, maka Izin tambang produksi tidak bisa dikeluarkan. Sedangkan Izin pinjam pakai Hutan Produksi Terbatas (HPT) dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan,” jelasnya.

Joko juga menyebut, bahwa lokasi penambangan bauksit PT.Yeyen merupakan lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dan saksi dan Tim DLH lain bersama KLHK turun ke lokasi, ditemukan satu unit eskavator dan 2 unit Dump Truk beroperasi di lokasi.

“Tahun 2010 izin pertambangan PT.Yeyen ini yang mengeluarkan Bupati Lingga, Kemudian setelah itu perpanjangan Tahun 2014 yang mengeluarkan Gubernur Provinsi Kepri,” jelasnya.

Sementaraa saksi Febrizal dan Ahmadi, mengatakaan, pada saat turun kelokasi juga melihat 9 dumtruk dan 2 alat berat masih beroperasi saat itu.

PT.Yeyen Tungga Kompensasi Warga Desa Bakong  

Masih dalam persidangan, Kepala Desa (Kades) Bakong Amril dalam keteranganya juga mengatakan, Jika selama beroperasi, PT.Yeyen Bintan Permata tidak memberi kontribusi dan kompensasi pada warga Desa Bakong.

Amril yang mengaku sebelum menjabat Kades menjadi toko pemuda di desa Bankong saat itu, juga turun ke lokasi untuk menyetop alat berat perusahaan Tambang tersebut.

“Penyetopan kami lakukan karena perusahaan tidak memberi kompensasi yang dijanjikan kepada Warga. Dan bahkan sampai saat ini, perusahaan ini masih menunggak 5 kali kompensasi pada Masyarakat,” jelasnya.

Besaran kompensasi sesuai kesepakatan yang diterima warga per bulan, lanjut Kades Bakong ini Rp 250 ribu per bulan per Kepala Keluarga (KK). Di Desa Bakong sendiri memiliki penduduk sebanyak 320 KK.

Usa mendengar keterangan 6 saksi, Hakim PN Tanjungpinang Novarina Manurung didampingi Justiar Ronald dan Risbarita Simarangkir kembali menunda persidangan hingga 24 Mei 2022 mendatang.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.