Bawaslu Bintan Usulkan Anggaran Pengawasan Pilkada 2024 Rp10 M

Ketua Bawaslu Bintan Ondi Dobi Susanto dan anggota laainya saat memberi keterangan pada Media
Ketua Bawaslu Bintan Ondi Dobi Susanto dan anggota laainya saat memberi keterangan pada Media (Foto:Hasura/presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Bintan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bintan, mengusulkan anggaran pengawasan Pilkada 2024 ke pemerintah daerah Bintan Rp10 miliar lebih.

Besaran dana yang diusulkan ini, dua kali lipat lebih besar dibandingkan alokasi anggaran Bawaslu pada Pilkada 2020 lalu yang hanya Rp5-6 Miliar.

Ketua Bawaslu Bintan Ondi Dobi Susanto, mengatakan untuk pengawasan Pemilu 2024 mendatang sumber dananya berasal dari APBN. Maka untuk keputusannya, Bawaslu Bintan hanya menerima dan menunggu arahan dari Bawaslu RI.

“Sementara untuk Pilkada Bintan 2024 dana pengawasannya bersumber dari APBD Bintan. Maka segala perinciannya akan dibuat oleh Bawaslu Bintan,” ujar Ondi di Kantor Bawaslu Bintan Kamis (12/5/2022).

Ondi menambahkan sebelumnya, pihaknya juga telah bertemu dengan Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan beserta jajarannya, untuk membahas Pilkada 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga mengusulkan anggaran untuk pengawasan jalannya pesta demokrasi di Bintan tersebut.

“Kita kemarin audiensi dengan Plt Bupati Bintan. Disitu kita juga usulkan besaran dana pengawasan Rp10 Miliar, tapi nominal ini juga belum final dan  usulannya juga belum secara tertulis,” katanya.

Ondi juga mengakui adanya kenaikkan dana pengawasan Pilkada 2024 di Bintan itu, dari sebelumnya Rp5-6 Miliar menjadi Rp10 MIliar.

Naiknya angka yang diusulkan kata Ondi, memiliki dasar yang satunya, akibat adanya kenaikan gaji untuk pengawas ad hoc Panwascam dan PPL yang mencapai 50-100 persen.

“Kalau sebelumnya Gaji Ad Hoc Panwascam ini hanya Rp1,9 juta sampai Rp 2,1 juta. Tapi pada Pilkada 2024 ini bertambah menjadi
Rp3 juta sampai dengan Rp 4 juta,” katanya.

Selain Gaji anggota Ad Hoc Panwascam, Bawaslu katan Ondi juga menaikan gaji honor adhoc di KPU Bintan dengan harapan ada kesetaraan antara adhoc di Bawaslu dengan KPU.

Selain itu, kenaikan usulan pengawasan juga disebabkan meningkatkan partisipasi dan lainnya. Namun demikian, besaran angka usulan itu juga dapat berubah seiring dengan adanya perubahan lainnya.

“Dan jJikapun tak dikabulkan segitu, Harapn kami ada kenaikanlah dari sebelumnya,” harapnya.

Penulis:Hasura
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.