Jadi Temuan BPK, Proyek Mangkrak G-12 Akan Dilanjutkan 2023

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad saat memimpin rapat percepatan proyek fisik bersama OPD terkait di ruang kerjanya (Foto:Humas-Provinsi Kepri)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Jadi temuan BPK di LKPD-APBD 2020, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan akan kebali menyelesaikan proyek mangkrak penataan kawasan pesisir Gurindam 12 (G12) Tepi Laut Tanjungpinang  2023 mendatang.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad, mengungkapkan rencananya Detail Engineering Design (DED) site plan seluruh kawasan G12 akan kembali dikerjakan melalui APBD perubahan 2022. Sementara pengerjaan dan pelaksanaan pembangunannya akan dimulai pada 2023 mendatang.

Adapun penyelesaian tahap akhir proyek G12 itu meliputi pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri, Gedung Dekranasda Kepri, pembangunan etalase brand makanan lokal dan stand UMKM.

“Kita harus kerja simultan, supaya nanti di akhir tahun yang mana bisa selesai kita selesaikan,” kata Ansar saat rapat bersama OPD Kamis (12/5/2022).

Selain itu Ansar juga mengatakan, relokasi pedagang UMKM di Anjung Cahaya Tepi Laut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Ia bahkan menjanjikan luas lahan yang akan ditempati pedagang UMKM di kawasan G12 itu nantinya akan sama dengan yang mereka tempati sebelumnya di Anjung Cahaya.

“Kita akan segera kirim tim perwakilan ke ibu Rahma (Walikota Tanjungpinang) untuk bisa menjelaskan bagaimana pola tata ruang yang akan dikerjakan di Gurindam 12,” kata Ansar.

Menurut Ansar, Koordinasi dan kerjasama antara Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang dibutuhkan dalam penataan kota Tanjungpinang. Sebab, selain penyelesaian kawasan G12, Pemprov Kepri juga telah menganggarkan banyak proyek penataan di Kota Tanjungpinang, Seperti, pengerjaan jalan menuju bandara Raja Haji Fisabilillah, penataan kawasan kota lama Tanjungpinang, pengerjaan flyover menuju pulau Dompak, pembuatan Tugu Bahasa, hingga penataan Akau potong lembu.

“Setiap pengerjaan proyek harus dipikirkan juga tentang perawatannya, kita bantu Pemko untuk petugas kebersihan dan petugas pemeliharaannya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga membahas mengenai perkembangan revitalisasi pulau Penyengat. Ansar mengingatkan, agar pengerjaan bangunan cagar budaya itu dilakukan secara hati-hati, Namun tidak pula menjadikannya terlambat. Karena, ditargetkan seluruh proyek tersebut harus terlihat kemajuannya hingga akhir tahun.

“Tanjungpinang jangan tanggung-tanggung kalau mau kita jadikan kota city tour atau kota destinasi wisatawan asing,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui,Proyek penataan Gurindam-12 Tepi Laut Tanjungpinang sebelumnyaa menelan dana APBD Kepri Rp487.9 Miliar lebih . Pelaksanaan proyek ini dilakukan dengan tahun jamak selama 3 tahun 2018-2020 oleh PT.Guna Karya Nusantara.

Namun setelah tiga tahun pelaksanan, sejumlah pekerjaan penataan kawasan pesisir Gurindam 12 (G12) Tepi Laut Tanjungpinang masih menisahkaan banyak pekerjaan. Sejumlah pekerjaan yang belum selesai itu, seperti pembangunan jalan lingkar aspal yang belum siap, penataan timbunan di sejumlah sisi yang belum selesai dan bahkan sejumlah bangunan yang sebelumnya tertera di dalam master plan proyek juga belum dibaangun.

Dinas PUPR dan Pertanahan Kepri Kepri beralasan, belum selesainya pekerjaan proyek penataan G-12 itu disebabkan kekurangan alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan.

Proyek Penataan G12 Jadi Temuan BPK di LKPD-APBD 2020 

Sementara itu hasil Audit BPK terhadap LKPD-APBD 2020 Kepri, justeru ditemukan kekurangan Volume dalam pengerjaan proyek tersebut. Sejumlah temuan BPK dari pengerjaan proyek ini berupa kekurangan volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan PT.Guna Karya Nusantara (GKN) selaku kontraktor pelaksana.

Temuan kekurangan volume dan pekerjaan itu menurut BPK terdiri dari perkerasan Beton Semen, Beton mutu yang rendah, Baja Prategang yang tidak sesuai spek pada Kerb Pracetak jenis 2, Kerb Pracetak jenis 6, serta Utilitas dan pelayanan Penerangan jalan berupa jaringan dan Lampu taman.

Selain itu juga ditemukan Pekerjaan yang tidak dikerjakan PT.GKN seperti, pemasangan lampu sorot 400 Watt yang tidak dilaksanakan, Main Hol Panel yang tidak ada, Manhole Sparing Pipa yang tidak sesuai, Lampu Penerangan Gardu Sl 36 Watt yang tidak dikerjakan, Saklar Tunggal, Panel Penerangan Gardu yang tidak diadakan, demikian juga Instalasi Penerangan lainya, serta Pondasi PJU kurang volume karena tidak memiliki tiang dan armatur.

Atas sejumlah pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan speck ini, BPK menyatakan terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp737, 251,799,- lebih yang harus dikembalikan kontraktor PT.GKN ke Pemerintah Provinsi Kepri.

Penulis:Presmedia
Editor   :Ismail  

Leave A Reply

Your email address will not be published.