Pemerintah Siap Layani Jemaah Haji 1443 H, Menag Bantah Dana Haji Digunakan Bangun IKN

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas Foto Humas Kemenag-RI
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas Foto Humas Kemenag-RI

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah siap melayani jemaah haji mulai dari keberangkatan sampai kepulangan.

Kesiapan itu, dilakukan melalui skema rencana pemberangkatan dan pemulangan bersama dengan menteri terkait dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022.

Hal itu dikatakan Kemenag Yaqut Cholil Qoumas usai mengikuti Rapat Terbatas langsung dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji 1443 Hijriah/2022 Masehi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/05/2022).

“Kami bersama dengan beberapa menteri termasuk Kepala BPKH, Pak Anggito Abimanyu baru saja melakukan Ratas bersama Presiden terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Dan Pemerintah sudah siap melayani jemaah haji mulai dari berangkat sampai pulang kembali nanti di tanah air,” ujar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan persnya sebagaimana dikutip dari Setgab.go.id, Selasa (17/5/2022).

Salah satu skema yang disiapkan pemerintah lanjut Menag, adalah terkait dengan protokol kesehatan penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi COVID-19.

CJH harus Vaksin Lengkap dan Berusia Dibawah 65 tahun

Menag menekankan, para calon jemaah haji harus sudah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap.

“Ini harus dipenuhi oleh jemaah haji kalau ingin berangkat ke tanah suci. Ini kita sudah usahakan terus, ikhtiarkan agar seluruh jemaah haji/calon jemaah haji yang berangkat ke Saudi nanti sudah tervaksin sebanyak dua atau vaksin lengkap,” ujarnya.

Menag juga menekankan kebijakan Pemerintah Arab Saudi bahwa para calon jemaah haji tahun ini harus berusia di bawah 65 tahun.

Related Posts

“Pemerintah sudah tegas akan menjalankan ini karena kalau tidak, kalau lebih dari 65 tahun, sistem mereka akan menolak. Jadi pembatasan (usia) 65 tahun ini syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kerajaan Saudi,” ujarnya.

Terkait dengan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, Yaqut menyampaikan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berbeda dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). BPIH lebih besar dari Bipih yang harus dibayarkan oleh jemaah haji.

“Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji itu lebih besar, sementara yang dibayarkan oleh jemaah itu tidak lebih besar dari biaya yang sesungguhnya diperlukan,” ujarnya.

Yaqut Klarifikasi Hoax Dana Haji Dipergunakan Bangun IKN

Pada kesempatan itu, Yaqut juga memberi klarifikasi atas adanya berita hoax yang menyebut, dana haji dipergunakan pemerintah untuk keperluan lain seperti membangun Ibu Kota Negara (IKN).

“Itu sama sekali tidak benar. Yang ada justru melalui BPKH, pemerintah mensubsidi jemaah haji agar biaya besar yang harus dikeluarkan oleh jemaah agar bisa ke tanah suci bisa lebih ringan bagi jemaah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menjelaskan, sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, BPIH yang harus dibayarkan setiap jamaah adalah sekitar Rp 39,9 juta. Adapun BPIH yang diperlukan adalah Rp 81,7 juta.

“Biaya haji yang dibutuhkan itu Rp 81,7 juta per jemaah atau Rp 7,5 triliun sudah kami persiapkan. Jamaah haji membayar sekitar Rp 39,9 juta per jemaah, jadi sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dan disetujui oleh DPR,” kata Anggito.

Anggito pun menegaskan bahwa seluruh biaya penyelenggaraan ibadah haji 1443 H tersebut telah disiapkan baik dalam mata uang Rupiah maupun Rial.

“Kami sudah siap mentransfer dana tersebut kepada Kerajaan Arab Saudi melalui pelayanan hotel, katering, dan transportasi melalui Kementerian Agama,” kata Anggito.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.