Pansus LKPJ DPRD Kepri Soroti Kinerja Anggaran Pemerintah dan Perseroda Kepri di APBD 2021

*Pansus DPRD Beri Waktu 2 Tahun Pembenahan Perseroda Kepri

Paripurna Laporan Akhir Pansus LKPJ DPRD Kepri, Soroti Kinerja Anggaran Pemerintah dan Keberadaan Perseroda Kepri
Paripurna Laporan Akhir Pansus LKPJ DPRD Kepri, Soroti Kinerja Anggaran Pemerintah dan Keberadaan Perseroda Kepri (Foto:Ismail) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pansus DPRD Kepri menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Kepri dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2021.

Pansus DPRD Kepri menyarankan Pemerintah provinsi Kepri melakukan audit khusus dan menyeluruh terhadap Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang saat ini dinilai tidak produktif.

Hal itu disampaikan juru bicara Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2021 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin pada Paripurna DPRD Kepri tentang LKPJ Pemerintah Daerah Senin (23/5/2022).

Ia mengatakan sejak PT.Pembangunan Kepri 2006 dan perusahaan daerah didirikan pada 2006, hingga saat ini belum memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah. Begitu juga Perseroda PT.Pelabuhan Kepri, juga dinilai belum produktif.

“Manajemen sudah silih berganti, Namun sampai saat ini tidak produksi. Apabila dalam 2 tahun kinerja perseroda ini tidak optimal, maka DPRD merekomendasikan pembekuan atau mem-pailitkan perusahaan daerah tersebut,” ujarnya dalam Laporan akhir Pansus LKPJ DPRD Kepri.

Kepada kedua Perusahan Daerah itu, Wahyu juga meminta agar dapat bekerja optimal, mengelola bisnis yang jelas dan melakukan pembenahan manajemen yang profesional. sehingga, pengelolaan Perseroda tersebut dapat berjalan optimal dan membantu pendapatan daerah.

Selain itu, dalam paripurna DPRD Kepri juga menyorot dan merekomendasikan sejumlah persoalan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan APBD Kepri 2021.

Dipaparkan Wahyu, masih banyak ditemukan pendistribusian anggaran yang kurang memperhatikan perencanaan sesuai dengan beban tugas dan fungsi OPD. Sehingga, kinerja anggaran pada APBD 2021 kurang optimal dibandingkan dengan porsi anggaran yang ada dan menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)

“Walau menjadi silpa dan tidak hilang, Namun kondisi ini tidak baik karena bisa mempengaruhi alokasi anggaran pembangunan di tahun mendatang,” tegasnya.

Kemudian, masih juga ditemukan anggaran OPD yang alokasi tinggi, Namun tidak berbanding lurus dengan keefektifannya. Hingga terkesan hanya kegiatan seremonial menghabiskan anggaran.

“Oleh karena itu, Gubernur perlu melakukan evaluasi OPD yang tidak maksimal, sehingga anggaran yang digunakan lebih proporsional sesuai dengan program kegiatan,” kata Wahyu.

Selanjutnya, Ketua Komisi II DPRD Kepri ini juga menekankan, soal konsistensi Porsi 20 persen alokasi anggaran Pendidikan di APBD, harus dipisahkan dari anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Lalu, untuk sektor pembangunan diharapkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) dapat menyusun rencana jalan kota di seluruh kabupaten/kota, serta penataan drainase guna mencegah banjir di daerah.

“Kami juga merekomendasikan Pemprov Kepri memperjuangkan pengelolaan labuh jangkar dan meminta DPRD menindaklanjuti dengan membentuk pansus pengelolaan labuh jangkar,” sebutnya.

Terakhir, Pansus juga menyorot kinerja Inspektorat agar melaksanakan tugas dan fungsi terhadap penerapan regulasi dan review anggaran. Mulai dari perencanaan, pengangguran hingga pertanggungjawaban.

Serta meminta Pemerintah Provinsi Kepri menindaklanjuti sejumlah rekomendasi LHP-BPK atas LKPD-APBD 2021 provinsi Kepri itu.

“Sejumlah rekomendasi ini harap ditindaklanjuti sebelum pembahasan APBD perubahan 2022. Karena pada LKPj 2019 dan 2020 lalu legislatif juga telah menyampaikan rekomendasi perbaikan, namun hal itu tidak dilaksanakan sepenuhnya,” ujar Wahyu.

Penulis :Ismail
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.