BPK Kepri Temukan 10 Permasalahan Ini di LKPD-APBD 2021 Tujuh Kabupaten/kota di provinsi Kepri

Kepala Perwakilan BPK Kepri Masmudi (Foto:BPK Perwakilan Kepri)
Kepala Perwakilan BPK Kepri Masmudi (Foto:BPK Perwakilan Kepri)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kepri, memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas penggunaan APBD 2021 ke tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Namun demikian, Kepala BPK perwakilan Kepri Masmudi menyatakan, pemberian opini oleh BPK terhadap LKPD-APBD 2021 7 kabupaten/kota di Kepri itu, bukan merupakan jaminan tidak adanya kecurangan atau fraud yang ditemukan pada LKPD-APBD di 7 Kabupateen kota itu.

“Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa BPK, mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan kriteria sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” ujar Masmudi sebagaimana dikutip dari Kepri.bpk.go.id, Selasa (24/5/2022).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD-APBD 2021 tujuh entitas pemerintah kabupaten/kota lanjutnya, diberikan atas Laporan keuangan yang telah menyajikan secara wajar semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Namun demikian Masmudi melanjutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK Kepri masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejumlah permasalahan yang ditemukan secara umum pada LKPD-APBD 2021 tujuh kabupaten/kota itu, terkait dengan Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Belanja dan Pengelolaan Aset.

Adapun beberapa diantaranya temuan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPD-APBD 2021 7 kabupaten kota di Kepri itu seperti:

1.Penatausahaan pajak dan retribusi masih belum memadai;
2.Pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan yang berasal dari retribusi yang belum dipungut;
3.Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak tepat;
4.Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Hibah belum sesuai ketentuan;
5.Kekurangan Volume Pekerjaan dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan belum dipungut;
6.Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan;
7.Realisasi Belanja Honorarium tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
8.Pengelolaan Aset Tetap belum sesuai ketentuan
9.Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan pada beberapa SKPD belum memadai
10.Sisa Kas terlambat disetorkan ke Kas Daerah dan Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran belum tertib

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.