Jawaban Pemerintah Atas Tanggapan Fraksi DPRD Kepri Terhadap Pengajuan Ranperda Pengelolaan Keuda

Sekda Kepri Adi Prihantara saat menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Tanggapan fraksi DPRD tentang pengajuan Ranmperda Keuda Kepri
Sekda Kepri Adi Prihantara saat menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Tanggapan fraksi DPRD tentang pengajuan Ranmperda Keuda Kepri

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, mengatakan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah (Keuda) Provinsi Kepri, dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi Gubernur Kepri selaku Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Hal itu disampaikan Adi Prihantara dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri yang dipimpin Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Selasa (24/05/2022).

“Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Adi Prihantara dalam jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri tentang Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepri.

Adi Prihantara menambahkan, penyusunan Ranperda yang diajukan juga berdasarkan Pasal 100 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pada Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 202 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam kesempatan itu, Adi juga memaparkan secara terperinci tentang Ranperda ini berupa aturan teknis pelaksanaan akan diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan turunan dari Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lama tahun 2022” ujar Adi Prihantara.

Pada saat pembahasan penyempurnaan Ranperda ini dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 agar nantinya Perda ini dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, dengan tetap memperhatikan esensi dan menerapkan norma-norma yang terkandung pada peraturan perundang-undangan.

Langkah selanjutnya dari DPRD Provinsi Kepri untuk menyelesaikan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah adalah membentuk pansus pembahasan Ranperda.

Adi Prihantara mewakili Gubernur, juga menyampaikan apresiasinya untuk DPRD Provinsi Kepri yang telah memberikan dukungan dan masukan demi terbentuknya Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.