Kejari Bintan Periksa Kepala BPN di Korupsi TPA

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bintan Fajrian Yustiardi dan Kasi Intel Kejari Bintan Mustafa saat memberi keterangan pada Media
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bintan Fajrian Yustiardi dan Kasi Intel Kejari Bintan Mustafa saat memberi keterangan pada Media

PRESMEDIA.ID, Bintan – Penyidik Kejaksaan Negeri Bintan kembali memanggil dan memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi ganti rugi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Tanjung Uban Selatan-Bintan tahun 2018.

Setelah sebelumnya memanggil pemilik dan penjual lahan, Penyidik kejaksaan Negeri Bintan juga memanggil dan memeriksa Kepala BPN/ATR Bintan Asnen Novizar, Senin (23/5/2022) kemarin.

Kepala seksi pidana khusus (Ke) Kejari Bintan Fajrian Yustiardi, mengatakan pemanggilan dan pemeriksaan Kepala BPN/ATR Bintan itu, dilakukan sebagai saksi, anggota Tim Pengadaan dan ganti rugi Lahan TPA tersebut.

“Dia (Kepala BPN/ATR-red) diperiksa sebagai saksi, atas keanggotaannya sebagai Tim Pengadaan Lahan skala Kecil yang saat itu di SK-kan Bupati,” ujar Fajrian Selasa (24/5/2022).

Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 6 jam itu, Penyidik Kejaksaan mengajukan sekitar 30 pertanyaan, seputar mekanisme, proses dan pelaksanaan pengadaan serta ganti rugi lahan TPA yang dilakukan.

“Pemeriksaan dilakukan sekitar 6 jam dengan 30-an pertanyaan seputar mekanisme, proses dan pelaksanaan Ganti rugi lahan TPA yang dilakukan sebagai anggota Tim,” jelasnya.

Kepada yang bersangkutan lanjutnya, juga diminta beberapa dokumen administrasi Tim Pengadaan Lahan TPA tersebut, demikian juga dasar aturan dan mekanisme pengadaan yang dilakukan.

“Namun sampai pemeriksaan selesai, saksi belum dapat memberikan. Kita juga meminta agar berkas tersebut diserahkan, Tapi sampai saat ini belum diserahkan karena menurut saksi Berkasnya belum ketemu,” jelasnya.

Fajrian juga memastikan, proses penyelidikan dugaan korupsi pengadaan dan ganti rugi lahan TPA yang menelan dana Rp 2,04 miliar dari APBD 2020 Bintan ini akan terus dilakukan dengan memanggil dan memeriksa pihak lainnya.

“Kami rencanakan juga akan memanggil dan memeriksa saksi lainnya dari BPN Bintan yang mengetahui langsung proses pengadaan lahan TPA ini,” ujarnya.

Sebelumnya, lanjut Fajrian pihaknya juga sudah memanggil dan memeriksa pihak lain dalam kasus dugaan korupsi TPA itu seperti Kepala dinas Perkim, Camat, Lurah warga pemilik dan penjual lahan.

“Jumlah saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini kurang lebih sudah 20 orang. Minggu depan akan kami lanjutkan lagi, memanggil dan memeriksa Pegawai BPN yang yang mengetahui dan terlibat dalam pengadaan lahan TPA ini,” pungkasnya.

Sebagaimana dijelaskan Kejari Bintan sebelumnya, Kegiatan Pembebasan Lahan TPA di Bintan dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan (Perkim) kabupaten Bintan dengan anggaran APBD Rp 2.440 Miliar.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Bupati Bintan yang kala itu dijabat Bupati Non aktif Apri Sujadi, mengeluarkan SK Bupati Nomor 282/IV/2018 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah skala Kecil (dibawah 5 Hektar-red) untuk pembangunan TPA.

Atas surat itu, selanjutnya kepala dinas Perkim Bintan Heri Wahyu membentuk Panitia pelaksana Pengadaan tanah dengan 6 orang anggota.

Ketua Panitia Pengadaan alahan sendiri adalah Herry Wahyu dan anggota Tim terdiri BPN, Camat, Lurah serta pejabat instansi lainya.

Melalui panitia pelaksana pengadaan tanah yang dipimpin Hery Wahyu itu, selanjutnya menyepakati lahan TPA yang diganti rugi adalah lahan milik Ari Syafriansyah seluas 20.000 Meter persegi (2 hektar) dengan surat lahan Sporadik Nomor:10/KTS/2017 tanggal 26 April 2017.

Lokasi sendiri berada di daerah pasar baru RT 12/RW 02 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.

Tragisnya, setelah lahan warga itu diganti rugi dengan harga Rp 2.440 Miliar. Ternyata, sebagian lahan itu berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Selain itu, juga terjadi tumpang tindih kepemilikan atas Surat Hak Milik (SHM) tahun 1997 atas nama Maria, kemudian SHM tahun 1997 atas nama Zuzana dan SHM tahun 1997 atas nama Thomas, serta Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1995 atas nama Chaidir.

Atas sejumlah temuan ini, Kejaksaan Negeri Bintan selanjutnya menaikkan proses Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Lahan ini ke Penyidikan.

Penulis ; Hasura
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.