Gunakan Kapal Acing Kirim PMI Illegal ke Malaysia Mulyadi Transfer Puluhan Juta ke Rekening Juraidah

Sidang lanjuran TPPO Pengiriman PMI illegal, Jaksa penuntut Umum menghadirkan saksi sejumlaajh terdakwa lain sebagai saksi terhadap terdakwa Susanto Alias Acing melalui sidang Online di PN Tanjungpinang
Sidang lanjutan kasus TPPO PMI illegal, Jaksa penuntut Umum menghadirkan sejumlaah terdakwa lain sebagai saksi terdakwa Susanto Alias Acing dalam  sidang Online di PN Tanjungpinang, Rabu (24/5/2022) (Foto:Roland/presmedia.id)  

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Terdakwa Mulyadi Alias Ong (bos perekrut PMI Ilegal) mengaku sudah dua tahun bekerja sama mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal dengan terdakwa Susanto alias Acing ke Malaysia.

Ratusan PMI yang direkrut dari berbagai daerah itu, dikatakan Mulyadi dan terdakwa perekrut lainnya, dikirimkan ke Malaysia menggunakan Kapal terdakwa Susanto Alias Acing dari Pelabuhan Illegal Gentong Tanjung Uban Bintan.

Hal itu dikatakan Mulyadi alias Ong (Bos perekrut PMI) dan terdakwa Juna Iskandar Alias Juna, Agus Salim alias Agus Botak dan Erna Susanti alias Erna saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Susanto alias Acing di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (25/5/2022).

Dalam persidangan, Mulyadi mengaku, berperan sebagai koordinator perekrut PMI dari Lombok dan Jawa serta derah lainya. Selanjutnya, mengantarkan PMI tersebut ke Pelabuhan Gentong milik terdakwa Susanto alias Acing dengan menyuruh sejumlah terdakwa lain, untuk diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia.

“Pengiriman PMI ke Malaysia melalui pelabuhan Gentong milik Acing ini sudah dari 2 tahun lalu,” kata Mulyadi pada sidang yang dilaksanakan secara virtual di PN Tanjungpinang.

Sementara untuk pengiriman PMI Ilegal pada 13 Desember 2022, yang akhirnya mengalami Musibah tenggelam di perairan Malaysia, Mulyadi menyebut mentransfer Rp72 juta dana ke Terdakwa Susanto alias Acing untuk biaya pengiriman.

“Uang itu saya transfer ke Acing melalui rekening atas nama Juraidah sebagai biaya pengiriman,” ujarnya.

Mulyadi mengatakan, rekening atas nama Juraidah yang menerima transferan uang untuk biaya pengiriman PMI itu, adalah istri terdakwa Susanto alias Acing.

Sejumlah dana yang ditransfer itu lanjutnya, merupakan dana dari masing-masing PMI yang dipungut oleh terdakwa Juna  Iskandar Alias Juna, Agus Salim alias Agus Botak dan Erna Susanti alias Erna.

“Keuntungan yang saya peroleh hanya Rp 500 ribu dari per orang PMI yang mau dikirim, sisanya saya kirim ke Susanto alias Acing untuk biaya pengiriman,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Terdakwa Juna Erna dan Agus Salim yang juga diperiksa sebagai saksi terhadap Susanto alias Acing, mengaku berperan sebagai penjemput PMI Ilegal dari Bandara Hang Nadim dan mengantarkannya ke Pelabuhan Punggur Batam untuk selanjutnya dibawa ke Tanjung Uban-Bintan.

“Kami diperintahkan Mulyadi untuk menjemput sejumlah PMI itu dari Bandara Batam, kemudian mengantarkan ke Pelabuhan Punggur untuk dibawa ke Tanjunguban,” ujar ketiga saksi.

Selanjutnya, di Pelabuhan Tanjung Uban sejumlah PMI itu kemudian dijemput terdakwa.

“Sejumlah PMI berasal dari Lombok dan Jawa. Perorang kami minta Rp3,5 juta sampai Rp4 juta,” ujarnya.

Sidang Kasus TPPO dengan terdakwa Susanto alias Acing ini, akan kembali digelar Hakim PN Tanjungpinang pada Minggu mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi lainya.

Sebelumnya, Jaksa juga mengatakan, bahwa terdakwa Acing bersama-sama dengan lima terdakwa lainnya, membawa WNI dengan maksud untuk dieksploitasi ke luar wilayah Indonesia. Perbuatan tersebut, dilakukan terdakwa secara kelompok dan terorganisasi hingga mengakibatkan korban meninggal.

Jaksa menyatakan, perbuatan ke 6 terdakwa dilakukan dengan peran masing-masing, yang diawali dari rekrutmen oleh terdakwa Muliadi alias Ong (Bos perekrut PMI) kemudian terdakwa Juna Iskandar Alias Juna, Agus Salim alias Agus Botak, dan Erna Susanti alias Erna di wilayah Jawa dan NTB.

Atas perbuatannya Ke enam terdakwa didakwa dengan dakwaan berlapis melanggar pasal 7 ayat 2 jo pasal 4 jo pasal 16 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kemudian melanggar pasal 81 Jo Pasal 69 UU Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor  11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.