KSP Moeldoko Janjikan Penyelesaiaan 560,33 Hektar Lahan Masyarakat di Kawasan Pesisir Kepri

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, dan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, usai Rapat koordinasi tentang legalisasi percepatan tanah wilayah pesisir di pulau kecil yang dilaksanakan di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak. (Foto : Ismail-presmedia.id)
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, dan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, usai Rapat koordinasi tentang legalisasi percepatan tanah wilayah pesisir di pulau kecil yang dilaksanakan di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak. (Foto : Ismail-presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan akan mengupayakan penyelesaian legalitas Hak Milik lahan masyarakat yang tinggal dan menetap di sejumlah kawasan pesisir provinsi Kepri.

Hal itu dikatakan Moeldoko usai menghadiri Rapat koordinasi tentang Legalisasi Percepatan Tanah Wilayah Pesisir di Pulau Kecil provinsi Kepri yang dilaksanakan di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak kota Tanjungpinang, Jumat (27/5/2022).

“Saat ini ada 560,33 hektar lahan masyarakat di pesisir yang harus disegerakan mendapat sertifikat tanah. Ini harus ada kepastian, maka negara hadir untuk menuntaskan itu,” katanya pada sejumlah wartawan di Tanjungpinang.

Moeldoko juga mengatakan, persoalan sertifikat tanah di kawasan pesisir ini tidak hanya dialami oleh masyarakat Provinsi Kepri saja. Namun, juga dialami masyarakat hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Maka, lanjut Moeldoko, pihaknya akan mengajak sejumlah instansi terkait, mulai dari Kementerian Agraria/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), termasuk KSP dan pemerintah daerah bekerja sama menuntaskan persoalan tersebut.

“Kami akan bekerja secepatnya. Dan Kami juga apresiasi atas respon dari pemerintah daerah sangat cepat untuk menuntaskan persoalan ini,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan jumlah rumah tangga nelayan di wilayah Kepri berjumlah sekitar 200 ribu. Total penduduk tersebut bermukim di kawasan pesisir yang tersebar di 7 Kabupaten/kota.

Selain itu, kondisi geografis Kepri yang 96 persen didominasi wilayah perairan memiliki banyak pulau. Tercatat, ada sebanyak 2.048 pulau di Kepri dan 70 persen nya berpenghuni.

“Maka, ini menjadi satu hal yang urgent (penting,red). Untuk itu kami minta perhatian khusus dari pemerintah pusat dan disambut baik. Bagi kami di daerah sangat mengapresiasi kebijakan ini,” demikian Ansar.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kata Ansar, akan terus mendorong program reformasi agraria kawasan pesisir sebagai pemukiman masyarakat di Kepri.

Penulis : Ismail
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.