Mendatangkan Sapi dari Provinsi Lain ke Kepri Tidak Diperbolehkan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara. (Foto : Humas Pemprov Kepri)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara. (Foto : Humas Pemprov Kepri)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Meski sudah menyepakati kebijakan membuka pengiriman sapi dari provinsi lain yang bebas wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Namun provinsi Kepri tetap tidak bisa memperoleh kiriman sapi dari daerah lain.

Hal itu disebabkan pengaturan lalu lintas hewan ternak antar Provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Kepri, Adi Prihantara, mengungkapkan berdasarkan penjelasan dari Balai Veteriner (Bvet) Bukittinggi saat ini kebijakan menerima kiriman sapi masuk ke Kepri dari provinsi tidak bisa dilakukan.

“Dari penjelasan Bvet Bukittinggi pengaturan lalu lintas ternak antar provinsi diatur pusat, kabupaten/kota diatur Provinsi, dan berlanjut bawahnya. Sehingga, kita belum bisa melaksanakan kebijakan mendatangkan hewan ternak dari daerah lain,” katanya, Sabtu (28/5/2022).

Kendati demikian, lanjut Adi, untuk memenuhi kebutuhan harian saat ini pihaknya akan menerapkan distribusi hewan ternak antar kabupaten/kota yang ketersediaannya surplus atau berlebih.

Menurutnya, dari 7 kabupaten/kota, hanya Natuna, Anambas dan Lingga yang ketersediaan sapi cukup. Bahkan, Natuna kelebihan ketersediaan. Namun, daerah Lainnya masih kekurangan.

“Terlebih Batam yang paling minim stok sapinya,” ujar Adi.

Oleh karena itu, solusi sementara untuk menutupi kekurangan ketersediaan itu diminta daerah yang surplus sapi dapat mengirimkan ketersediaan nya ke daerah yang kekurangan.

“Sambil kita upaya meminta kebijakan pemerintah pusat memberikan solusi yang tepat agar kebutuhan hewan ternak terpenuhi,” sebut Adi.

Selain itu, Sekda menambahkan mengenai surat edaran yang telah dikeluarkan beberapa hari lalu masih tetap berlaku. Karena, memperingatkan kabupaten/kota agar tetap memperketat pengawasan serta membentuk unit tugas mencegah masuknya wabah PMK ke daerah.

“Karena status kita masih hijau dan itu yang tetap harus kita jaga,” demikian Adi.

Sementara itu, ketersediaan sapi untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat di Kota Tanjungpinang makin menipis. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Tanjungpinang, Yoni Fadri, menyebut hingga kini ketersediaan sapi di daerahnya hanya tersisa 18 ekor saja.

Sementara, estimasi kebutuhan harian sapi di Tanjungpinang dua ekor pe hari.

“Artinya, cuma cukup buat memenuhi permintaan masyarakat selama sembilan hari ke depan,” ungkapnya, kemarin.

Menurutnya, selama ini pasokan sapi di Tanjungpinang memang bergantung dengan kiriman dari provinsi lain. Mengingat, Kota Tanjungpinang bukan sentra penghasil ternak sapi.

Oleh karena itu, Yoni berharap dalam waktu dekat ada kepastian kapan sapi dari daerah-daerah, seperti Lampung, Jambi, hingga Palembang bisa masuk ke Tanjungpinang. Karena, dikhawatirkan apabila dalam waktu dekat tak ada sapi masuk ke Tanjungpinang, maka aktivitas penjualan maupun konsumsi daging segar terancam terhenti.

Kendati demikian, lanjut Yoni, pihaknya berupaya mendatangkan sapi dari daerah lainnya di Provinsi Kepri yang surplus ternak sapi, seperti Kabupaten Natuna dan Anambas. Guna memenuhi kebutuhan harian masyarakat serta keperluan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha.

Selain itu, ia memastikan sampai saat ini belum ditemukan penyebaran PMK di Tanjungpinang, makanya pemerintah sangat berhati-hati untuk mendatangkan sapi dari provinsi lain.

Sebab, perlu waktu pemulihan yang lama dan biaya sangat besar jika ternak sapi maupun kambing terkena paparan PMK.

“Kami rutin setiap hari memeriksa serta menyemprot cairan disinfektan di kandang hingga sapi di Tanjungpinang untuk mencegah adanya PMK,” demikian Yoni.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengizinkan pengiriman sapi dari provinsi lain untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1443 Hijriah pada Juli 2022 mendatang.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan pihaknya dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran (SE) atas diperbolehkannya kabupaten/kota mendatangkan hewan ternak sapi dan kambing dari daerah lain. Namun, yang bebas dari penularan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Supaya mereka (kabupaten/kota) bisa mendatangkan sapi dari daerah manapun. Kita prioritaskan dari Lampung, kalau tidak dari Bali,” ujarnya, Senin (23/5/2022).

Penulis : Ismail
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.