Hari Kebebasan Pers 2022, AJI Tanjungpinang Soroti Bahaya Serangan Digital Pada Jurnalis

Hari Kebebasan Pers, AJI Tanjungpinang Soroti Bahaya Serangan Digital Pada Jurnalis
Gelar disktui dalam Peringatan Hari Kebebasan Pers 2022, AJI Tanjungpinang soroti bahaya serangan digital pada Jurnalis. (Foto: AJI Tanjungpinang) 

PRESEMEDIA.ID, Tanjungpinang- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang menggelar diskusi publik, Orasi dan Pameran Foto peringatan hari Kebebasan Pers atau World Press Freedom Day (WPFD) Tahun 2022, Sabtu (28/5/2022).

Kegiatan yang digelar di Dataran Taman Gurindam Tepi laut Kota Tanjungpinang ini, diikuti seluruh anggota AJI kota Tanjungpinang, Kepala Diskominfo Kepri Hasan, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri Rudi Chua dan Dosen Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepri Abd Rahman.

Ketua AJI Kota Tanjungpinang, Jailani mengatakan peringati hari Kebebasan Pers atau WPFD 2022 ini, dilaksanakan serentak di 20 kota di Indonesia yang dibarengi dengan Orasi dan Pameran Foto dan diskusi.

“Untuk diskusi yang digelar AJI kota Tanjungpinang, kita mengangkat tema “Bahaya Serangan Digital Terhadap Jurnalis,”,” sebutnya.

Ia mengatakan, perkembangan pesat digital saat ini, selain berdampak positif juga berdampak negatif terhadap semua pihak terutama dalam kerja Jurnalis. Bahaya negatif teknologi pada Jurnalis, yang dirasakan adalah adanya serangan digital berupa doxing, peretasan terhadap akun pribadi dan situs media.

Selain serangan digital lanjut, ancaman kebebasan pers lainya adalah penegakan hukum yang semena-mena pada Jurnalis, akibat pemberitaan dan karya Jurnalistik.

“Harusnya, penegak hukum tidak boleh semena-mena mengkriminalisasi Jurnalis akibat dari pemberitahuan atau karya jurnalistik. Sebab, para jurnalis yang melakukan kegiatan jurnalistiknya dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,” ujarnya.

Hal itu lanjut Jay, juga dipertegas dengan MoU Dewan Pers dan Polri mengenai penanganan kasus Jurnalis. Jurnalis yang pemberitaannya dipermasalahkan, haru dapat diselesaikan dengan mekanis yang telah diatur melalui pengaduan ke Dewan Pers.

“Jadi jika yang dipermasalahkan adalah Produk pemberitaan atau karya Jurnalistik, harusnya setiap orang dapat melakukan upaya pelaporan ke Dewan Pers, dan hukum melaporkanya sebagai kasus Pidana,” sebutnya.

Hal ini lanjut wartawan Batam Pos ini, seharusnya dipahami semua pihak, termasuk penegak hukum. Melalui hari Kebebasan Pers ini, ketua AJI kota Tanjungpinang ini juga berharap, Pemerintah, DPRD dan aparat penegak hukum serta masyarakat, untuk ikut bersama-sama melindungi Jurnalis.

“Sebab data di Advokasi AJI, saat ini banyak Jurnalis yang kerap di doxing dan data serta akun pribadi dan situs medianya diretas akibat sebuah pemberitaan yang kritis oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” jelas Jay.

Dalam perayaan kebebasan pers ini, Jay juga menghimbau, Jurnalis sebagai mata dan telinga masyarakat juga perlu dikontrol, hingga tidak menyalahgunakan profesi dan kepercayaan yang diberikan.

“Untuk rekan mahasiswa kami juga menghimbau agar jangan takut menjadi Jurnalis, jika kita asah kearah yang positif akan menimbulkan hal yang positif,” kata Jailani.

Ditempat yang sama, Kepala Diskominfo Kepri Hasan, mengatakan bahwa dalam era digitalisasi saat ini perkembangan informasi tidak mungkin bisa dibendung.

Namun dalam mencerna setiap informasi, masyarakat juga harus bijak, hingga tidak termakan Hoaks atau berita bohong. Jurnalis sebagai mata dan telinga masyarakat, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjernihkan dan menjelaskan setiap Issu melalui karya jurnalistik yang sesuai dengan kaidahnya.

Hasan juga mengatakan, Jurnalis yang tergabung di organisasi AJI ini pastinya bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Terkait dengan serangan digital yang banyak dialami Jurnalis, menjadi permasalahan serius yang perlu disikapi dan diantisipasi bersama.

“Karena kalau Jurnalis jadi sasaran serangan digital, tentu hal ini akan menjadi momok bagi para Jurnalis untuk bekerja. Karena para jurnalis dipandang ketika kualitas jurnalistiknya dinilai orang,” sebut Hasan.

Sementara itu, Dosen Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, Abdul Rahman mengaku dirinya juga pernah menerima kekerasan psikis saat menjadi jurnalis profesional.

“Artinya potensinya terjadi dan akan terus terjadi walaupun bentuknya berbeda. Di era digital ini banyak jurnalis yang mengalami kekerasan psikis,” terangnya.

Bahkan, dirinya mengimbau kepada Jurnalis Mahasiswa dan profesional yang hadir dalam kegiatan tersebut, untuk tidak takut dalam melakukan kegiatan Jurnalistik.

Kemudian, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri Rudi Chua menyoroti masyarakat yang banyak terpecah belah dalam pemilihan Presiden beberapa waktu lalu. Hal tersebut, menurut dia terjadi disebabkan perkembangan era digital.

“Jadi yang bikin ricuh tersebut, ialah buzzer yang disewa untuk hal kepentingan politik,” tegasnya.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.