Pemprov Kepri Belum Serahkan Sertifikat Pembangunan Jembatan Babin ke Kementerian PUPR

Wakil Menteri ATR-BPN Surya Tjandra dan Gubernur Kepri Ansar ahmad saat melakukan peninjuaan titil lokasi (Landing Point) Tapak Pembangunan jembatan Batam-Bintan di Tanjunguban
Gubernur bersama Wamen ATR/BPN saat meninjau lokasi lahan untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan di Tanjung Uban Bintan. (Foto : Dok. Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Rencana penyerahan sertifikat lahan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Kementerian PUPR, sebagai salah satu fisibility study pembangunaan Jembatan Batam-Bintan kembali molor.

Pasalnya, hingga saat ini, proses ganti rugi lahan pembangunan jembatan dari Batam ke Tanjung Uban Bintan itu masih belum selesai. Dan sebagiaan proses konsinyasi-nya masih berlaangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Konsinyasi sendiri adalah penitipan sejumlah dana oleh Pemerintah ke PN Tanjungpinang atas tidak tercapainya kesepakatan harga ganti rugi lahan yang diajukaan pemerintah pada lahan warga untuk pembangunan sara-prasarana umum.

Gubernur provinsi Kepri Ansar Ahmad, membenarkan terlambatnya penyelesaian pembebasan lahan Jembatan Batam Bintan ini. Ia mengatakan, hingga saat ini masih ada dua lahan Warga yang masih harus diselesaikan melalui upaya konsinyasi di Pengadilan Negeri.

“Sedikit lagi, tinggal 2 objek lahan lagi yang sedang dilakukaan proses konsinyasi di PN,” ujar Ansar di Tanjungpinang belum lama ini.

Namun demikian, Ansar menyebut jika saat ini, progres pembebasan lahan Jembatan Batam Bintan di Batam dan Bintan sudah mencapai 90 persen.

“Jika proses konsinyasi di PN sudah selesai, seluruh lahaan yang telah diganti rugi akan segera disertifikatkaan dan Sertifikatnya kita serahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Disingung mengenai rencana pembiayan Proyek prestisius Jembatan Batam-Bintan itu, apakah akan dianggarkan di APBN tahun mendatang atau tetap melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Ansar menolak untuk berkomentar, dengan alasan saat ini yang terpenting, dirinya fokus mengejar penyelesaian pembebasan lahan tersebut terlebih dahulu.

“Kalau kementerian PUPR ditanya, mereka jawab masih melengkapi dokumennya dan prosesnya masih satu dua bulan lagi. Saya sekarang mau nanya-nanya juga malu, karena kita belum menyerahkan pembebasan lahannya. Tapi kalau sudah selesai kita kejar lagi,” terang Ansar.

Ansar juga berharap, proses pembebasan lahan ini bisa segera selesai, sehingga ada tindak lanjut mengenai rencana pembangunan Jembatan Batam Bintan yang telah menjadi mimpi masyarakat Kepri iyu.

Karena, dengan adanya jembatan penghubung pulau Batam ke Pulau Bintan itu, akan meningkatkan perekonomian di kedua pulau besar di Kepri tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas PUPRP Kepri, Rodi Yantari, mengatakan tahun Pemerintah propvinsi Kepri mengajukan Rp6,6 miliar permohonan konsinyasi ganti rugi lahan warga Bintan untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan di PN Tanjungpinang.

Permohonan konsinyasi itu diajukan sebagai langkah dalam upaya penyelesaian pengadaan lahan Jembatan Babin itu, atas penolakan 8 warga Bintan, terhadap harga Lahaan berdasarkan nilai taksir ganti rugi lahan yang diputuskan Tim Appraisal.

Ditempat terpisah Humas PN Tanjungpinang Sacral Ritonga juga membenarkan permohonan konsinyasi Pemerintah Provinsi Kepri itu.

Sejumlah konsinyasi yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepri melalui PUPR itu, atas nama lahan M.Taher sebesar Rp 1 Miliar. Yusbani Rp 1 miliar, Jaki dan Richard Rp 2,1 Miliar, Muklis Rp1,054 Miliar, Markus dan William Rp 39 juta, Berta Situmeang Rp515 juta, Listar Butar-Butar Rp415 juta dan Halomoan sirait Rp284 juta.

“Atas permohonan ini, Jurusita pengadilan akan menghubungi para pihak. Dan jika tidak ada kesepahaman penyelesaian, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan atas keberatan pihak termohon atau warga,” sebutnya.

Penulis:Ismail
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.