BPN Bintan Belum Serahkan Dokumen Administrasi Pengadaan Lahan TPA Ke Jaksa

Kajari Bintan, I Wayan Riana bersama dan Kasi Pidsus Kejari Bintan Fajrian Yustiardi, mengatakan,dua pejabat Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) belum menyerahkan sejumlah dokumen administras yang diminta penyidik jaksa dalam  pengdaan lahan TPA Bintan .(Dok-Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Bintan – Dua kali diperiksa Jaksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Tanjung Uban Selatan, Dua pejabat Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) belum menyerahkan sejumlah Dokumen yang diminta Kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I Wayan Riana melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bintan, Fajrian Yustiardi, mengatakan kedua pejabat yang diperiksa dan dimintai keterangan dalam penyidikan Korupsi TPA itu adalah kepala BPN Bintan Asnen Novizar, dan Kasi Pengukuran BPN Bintan yaitu Reza Wira Wardhana.

Kepala BPN Asnen Novizar lanjutnya, diperiksa pada Senin (23/5/2022), Kemudian Kasi Pengukuran BPN Bintan yaitu Reza Wira Wardhana, diperiksa pada Senin (30/5/2022).

Namun ketika tim penyidik menanyakan mengenai soal berkas administrasi yang dimiliki BPN sebagai anggota tim dalam pengadaan serta ganti rugi Lahan TPA itu, Kedua  pejabat BPN/ATR Bintan ini beralasan berkasnya belum ketemu.

“Jawaban Kasi Pengukuran BPN sama dengan Kepala BPN waktu diperiksa. Berkasnya katanya belum ditemukan. HIngga mereka belum bisa menyerahkan,” jelasnya.

Atas hal itu, Fajrian dan tim Penyidik Kejaksaan juga meminta, agar pihak BPN Bintan itu bekerjasama dalam mengungkap dugaan kasus korupsi pengadaan dan ganti rugi lahan di Bintan itu.

“Harapan kami dapat segera menyerahkan berkas atau dokumen administrasi yang dibutuhkan pihak penyidik, agar duduk perkara atas kasus ini jelas dan terang kejadian serta peristiwa dalam kasus ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Penyidik kejaksaan negeri Bintan juga sudah memanggil dan memeriksa sebanyak 20 orang saksi dalam dugaan kasus pengadaan dan ganti rugi lahan TPA ini. Sejumlah pihak yang diperiksa itu diantaranya, Kepala dinas Perkim, Camat, Lurah warga pemilik dan penjual lahan.

Sebagaimana dijelaskan Kejari Bintan sebelumnya, Kegiatan Pembebasan Lahan TPA di Bintan dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan (Perkim) kabupaten Bintan dengan anggaran APBD Rp 2.440 Miliar.

Dalam pelaksanaan Pengadaan dan Ganti Rugi, Bupati Bintan yang kala itu dijabat Bupati Non aktif Apri Sujadi, mengeluarkan SK Bupati Nomor 282/IV/2018 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah skala Kecil (dibawah 5 Hektar-red) untuk pembangunan TPA.

Atas surat itu, selanjutnya kepala dinas Perkim Bintan Heri Wahyu membentuk Panitia pelaksana Pengadaan tanah dengan 6 orang anggota.

Ketua Panitia Pengadaan alahan sendiri adalah Herry Wahyu dan anggota Tim terdiri BPN, Camat, Lurah serta pejabat instansi lainya.

Melalui panitia pelaksana pengadaan tanah yang dipimpin Hery Wahyu itu, selanjutnya menyepakati lahan TPA yang diganti rugi adalah lahan milik Ari Syafriansyah seluas 20.000 Meter persegi (2 hektar) dengan surat lahan Sporadik Nomor:10/KTS/2017 tanggal 26 April 2017.

Lokasi sendiri berada di daerah pasar baru RT 12/RW 02 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.

Tragisnya, setelah lahan warga itu diganti rugi dengan harga Rp 2.440 Miliar. Ternyata, sebagian lahan itu berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Selain itu, juga terjadi tumpang tindih kepemilikan atas Surat Hak Milik (SHM) tahun 1997 atas nama Maria, kemudian SHM tahun 1997 atas nama Zuzana dan SHM tahun 1997 atas nama Thomas, serta Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1995 atas nama Chaidir.

Atas sejumlah temuan ini, Kejaksaan Negeri Bintan selanjutnya menaikkan proses Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan TPA itu ini ke Penyidikan.

Penulis:Hasura
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.