Sekda dan DPRD Kepri Minta Kepastian Diskresi Pusat Datangkan Sapi dari Lampung

Akibat Penyakit PMK Stock ternak Sapi di Kepri saat ini Minim, atas hal itu, Pemerintah dan DPRD Kepri meminita Kepastian Diskresi pengiriman Sapi dari Lampung. (Foto:Dok-Presmedia.id)
Akibat penyakit PMK, stock ternak Sapi di Kepri saat ini minim, Atas hal itu pemerintah  dan DPRD Kepri meminita kepastian diskresi ke Pemerintah pusat dapat memasok Sapi dari Lampung. (Foto:Dok-Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah dan DPRD provinsi Kepri, meminta kepastian dari pemerintah pusat, atas permohonan diskresi mendatangkan Sapi bebas PMK dari lampung untuk persedian Kurban pada perayaan Idul Adha Juli 2022 mendatang.

Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Kepri Adi Prihantara, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat resmi ke Pemerintah pusat untuk meminta diskresi pengiriman pasokan Sapi itu dari daerah luar ke Kepri, untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban pada perayaan Idul Adha Juli 2022 mendatang.

“Paling minim yang kita minta itu untuk persediaan di Batam, Tanjungpinang dan Bintan. Tapi sampai saat ini masih menunggu kebijakan terbaru,” ujarnya, Kamis (2/6/2022).

Adi juga mengakui, sejumlah daerah yang selama ini menjadi tumpuan Kepri untuk memasok kebutuhan Sapi sudah terjangkit PMK. Namun, ada sejumlah kabupaten di Provinsi Lampung yang masih bebas dari virus tersebut.

Melihat peluang itu lanjutnya, Provinsi Kepri meminta diskresi dari pemerintah pusat agar bisa mengimport Sapi dari sejumlah daerah yang bebas dari PMK di wilayah Provinsi Lampung itu. Dengan catatan harus dikirim langsung dan harus melalui karantina 14 hari.

“Ini menjadi solusi alternatif sementara, untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban,” tutur Adi.

Selain itu, Adi juga meminta, agar kabupaten/kota di Kepri memperketat pengawasan terhadap hewan ternak untuk mencegah penularan PMK. Karena, hingga kini kawasan Kepri masih berstatus zona hijau atau bebas dari virus yang menyerang hewan ternak itu.

“Kita ingatkan agar pengawasan terus diperketat. Karena penularan PMK ini cepat dan untuk menghilangkannya butuh waktu lama sekali bahkan sampai 20 tahun. Makanya kita harus berhati-hati,” tegasnya.

Di Tempat terpisah, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin juga meminta, agar pemerintah pusat memberikan jawaban diskresi khusus terkait pelonggaran pengiriman hewan kurban sapi dan kambing dari Provinsi Lampung ini.

Sebab dari 7 kabupaten/kota Kepri, saat ini sangat minim persediaan Hewan Sapi, khusus Batam, menjadi daerah yang paling minim ketersediaan.Padahal, setidaknya dibutuhkan sekitar 3 ribu ekor sapi dan 14 ribu ekor kambing untuk kebutuhan hari raya kurban itu khusus di Batam.

Sementara saat ini kata Wahyu, Ketersediaan sapi dan kambing di Batam hanya berkisar ratusan ekor. Iu pun sudah dipesan masyarakat untuk dipotong pada saat hari raya kurban tahun ini.

“Makanya, kita minta kemudahan pengirimannya, minimal dapat memenuhi kuota kurban saja sudah bagus,” kata wahyudin.

Politisi PKS juga mengakui, langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi penyebaran PMK sudah sangat baik. Namun, kebijakan itu juga harus dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan hewan kurban.

Terlebih, Kepri bukan sentra penghasil ternak, dan ketersediaannya tergantung dengan provinsi lain seperti Lampung, Jambi, hingga Palembang.

“Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan minimal untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban,” sebutnya.

Dirinya menambahkan, jika pemerintah pusat memberikan diskresi memperbolehkan kiriman sapi dari daerah lain, para pengusaha hewan ternak di Batam sudah menyiapkan kapal khusus untuk mengangkut sapi/kambing dari Lampung. Bahkan, mereka juga memastikan akan melakukan pemeriksaan kesehatan ketat, sebelum hewan kurban dikirim dari Lampung ke Batam.

“Kemudian setelah sampai di tempat tujuan, pemeriksaan kesehatan kembali dilakukan oleh pihak-pihak berwenang guna mencegah masuknya wabah PMK,” demikian Wahyudin.

Sebelumnya, Pemprov Kepri sudah menyepakati kebijakan membuka pengiriman sapi dari provinsi lain yang bebas wabah PMK. Namun, hal tersebut tidak bisa direalisasikan, mengingat lalu lintas hewan ternak antar Provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pemprov Kepri saat ini hanya bisa menyediakan solusi sementara dengan menerapkan distribusi hewan ternak antar kabupaten/kota yang ketersediaannya surplus.

Sementara dari 7 kabupaten/kota di Kepri, Kabupaten yang memiliki persediaan ternak Surplus hanya Natuna, Anambas dan Lingga. Sedangkan daerah lainya saat ini kekurangan stok hewan ternak.

Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan ketersediaan itu diminta daerah yang surplus sapi dapat mengirimkan ketersediaannya ke daerah yang kekurangan.

Penulis:Ismail
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.