Penghapusan Honorer Daerah Akan Menambah Ribuan Pengangguran

https://presmedia.id
ASN Provinsi Kepri usai melaksanakan Apel Upacara di Lapangan Kantor Gubernur Kepri (Foto:Ismail/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) resmi menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023 mendatang.

Kebijakan tersebut sesuai surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani Tjahjo pada 31 Mei 2022.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengaku belum menyiapkan skema khusus terhadap penerapan kebijakan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Adi Prihantara, mengaku pihaknya akan segera mempelajari kebijakan tersebut terlebih dahulu.

Ia menjelaskan, pengaturan tentang tenaga honorer ini sudah ada sejak 2009 lalu, dimana pada masa itu pemerintah juga melarang penerimaan tenaga honorer. Kebijakan tersebut lantas diterapkan daerah dengan tidak menerima lagi tenaga honorer K1,K2, hingga k3.

“Tapi perlu dipikirkan juga dua sisinya, daerah juga membutuhkan tenaga honorer untuk membantu kerja pelayanan,” ucapnya saat ditemui di Tanjungpinang, Rabu (1/6/2022) kemarin.

Selain itu, lanjut Adi, yang harus dipertimbangkan jika seluruh tenaga honorer dihapuskan maka akan menambahkan ribuan pengangguran baru.

Persoalan itu juga tidak bisa diselesaikan dengan membuka penerimaan PNS dan PPPK saja mengingat, penerimaan formasi PNS dan PPPK yang selalu terbatas setiap tahunnya.

“Ditambah lagi penerimaan itu nanti juga dipertimbangkan masa pengabdian dan faktor lainnya,” ucapnya.

Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo, mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (K/L/D) untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN paling lambat 28 November 2023.

Sementara, untuk instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

“Jadi PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta,” ujarnya.

Menteri PANRB sebelumnya menerangkan, penyelesaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan THK-II) ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Pada Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menyebutkan, bahwa Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak PP tersebut diundangkan.

“PP No 49/2018 diundangkan pada 28 November 2018, maka pemberlakuan lima tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Setkab.go.id.

Berkaitan dengan hal-hal itu, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

“Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK,” ujarnya.

PP Manajemen PPPK mengamanatkan, PPK dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dengan demikian, PPK diamanatkan menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Tjahjo menegaskan bahwa amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena ASN sudah memiliki standar penghasilan/kompensasi. Sedangkan dengan menjadi tenaga alih daya (outsourcing) di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada UU Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional/upah minimum provinsi (UMR/UMP).

“Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh,” pungkasnya.

Penulis:Ismail
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.