Korupsi Dana Hibah APBD Anambas, M.Ikhsan dan M.Ali Dituntut 15 dan 30 Bulan Penjara

Sidang Tuntutan dua terdakwa Korupsi dana Hibah APBD Anambas Oleh Kacabjari Tarempa di PN Tipikor Tanjungpinang Senin (6-6-2022), Terdakwa M.Ikhsan dan M.Ali Dituntut 15 dan 30 Bulan Penjara (Foto:Roland/Presmedia.id)
Sidang Tuntutan dua terdakwa Korupsi dana Hibah APBD Anambas Oleh Kacabjari Tarempa di PN Tipikor Tanjungpinang Senin (6-6-2022), Terdakwa M.Ikhsan dan M.Ali Dituntut 15 dan 30 Bulan Penjara (Foto:Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Korupsi dana hibah APBD Anambas tahun 2020, Dua terdakwa Muhammad Ikhsan dan Mustafa Ali, dituntut 15 dan 30 bulan penjara.

Tuntutan dibacakan Kepala Cabang kantor Kejaksaan Natuna Roy Huffington Harahap melalui Jaksa Bambang Wiratdany di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Senin (6/6/2022).

Dalam tuntutan, kedua terdakwa dinyatakan Jaksa, terbukti melakukan korupsi menyalahgunakan sarana jabatan yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hingga merugikan keuangan negara.

Hal itu sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 3 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

“Menuntut terdakwa Muhammad Iksan dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan (15 bulan), denda Rp 50 juta subsider 3 bulan,” kata Jaksa.

Kemudian terdakwa Mustafa Ali dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan (30 bulan), denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.

Selain hukuman Pokok, terdakwa Mustafa Ali juga dituntut Jaksa untuk membayar uang pengganti kerugian negara dari sebagian yang telah dikembalikan sebesar Rp.158 juta.

“Apabila tidak dikembalikan dalam waktu satu bulan, diganti dengan hukuman 1 tahun penjara,” ujarnya.

Sementara itu barang bukti yang yang dikembalikan oleh terdakwa Muhammad Iksan sebesar Rp 11 juta dirampas untuk negara dan dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Anambas.

Mendengar tuntutan itu, kedua terdakwa yang didampingi penasehat hukum Jepri SH meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Atas tuntutan itu Ketua Majelis Hakim Risbarita Simarangkir didampingi Syaiful dan Albiferi menunda persidangan hingga Senin (20/6/2022) dengan agenda putusan.

Sebelumnya, terdakwa Muhd.Ikhsan selaku Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kabupaten Kepulauan Anambas bersama Mustafa Ali, didakwa melakukan korupsi dana hibah dengan modus memalsukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan.

Hal itu diawali dengan pengajuan Permohonan Pencairan dana hibah melalui rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap I (satu) Nomor: 01/FPK/KKA/01.2020 sebesar Rp 176. 750.000, kepada Bupati Kepulauan Anambas Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas oleh terdakwa terdakwa Ikhsan.

Dari proposal terdakwa, dana tersebut akan digunakan untuk bantuan paguyuban Rumpun Melayu Bersatu, PSMTI Paguyuban IKSB, Paguyuban KKSS, Paguyuban IKBASA, Paguyuban Kampar, Paguyuban Taluk Kuantan, Paguyuban Pasundan dan Pakuwojo dengan total anggaran Rp. 112.500.000.

Selain itu, terdakwa juga menerima honor pengurus untuk 12 bulan senilai Rp 10.750.000,-. Kemudian dana optimalisasi forum ke 7 Kecamatan Rp 18.500.000 serta dana untuk kegiatan Rakor FPK-KKA 2020.

Namun dalam prakteknya, kendati dana sudah dicairkan dari APBD Kepulauan Anambas, sejumlah kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan laporan pertanggungjawaban dibuat kedua terdakwa secara fiktif (Palsu-red) yang mengakibatkan kerugian negara Rp.112.500.000,-.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.