Hakim PN Tanjungpinang Akan Tentukan Nasib Penahanan Ferdi Yohanes Pada Sidang Pertama

Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Isdaryanto (Foto:Roland/ Presmedia)
Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Isdaryanto (Foto:Roland/ Presmedia)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang hingga saat ini belum menentukan sikap, terkait penahanan tersangka Ferdi Yohanes dalam kasus Korupsi lanjutan penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tambang Bauksit Bintan.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Isdaryanto mengatakan status penahanan tersangka akan menjadi kewenangan Majelis Hakim yang akan menyidangkan.

“Untuk status penahanan menjadi kewenangan Majelis Hakim nantinya disidang Pertama,” kata Isdaryanto, Selasa (7/6/2022).

Sudaryanto menyampaikan, nantinya Majelis Hakim akan memberi sikap apakah statusnya akan ditahan atau tidak, akan ditentukan pada persidangan pertama yang akan digelar pada Senin (13/6/2022) mendatang.

Sebelumnya Ketua PN Tanjungpinang juga telah menetapkan Hakim, Risbarita bersama dua anggota Hakim Adhoc Tipikor Albifery dan Saiful Arif yang akan memeriksa perkara korupsi tersebut.

Dalam kasus Korupsi IUP-OP ini tersangka Ferdy Yohanes didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Kemudian Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Gerry Yasid melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kepri Nixon Andreas Lubis beralasan, tidak ditahannya tersangka Ferdi Yohanes dalam kasus korupsi IUP-OP lanjutan itum atas permohonan penangguhan atau pengalihan dari penasehat Hukum tersangka.

Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan, bahwa tersangka sangat kooperatif. Dan juga telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp7,5 miliar.

Selain itu lanjut Nixon, permohonan penangguhan dan pengalihan Penahanan terhadap tersangka juga diajukan istri tersangka dengan uang jaminan Rp100 juta yang dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Tanjungpinang.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.