maulidnabidewan

BPJS dan Pemkab Lingga Lakukan Pertemuan Bahas BPJS Ketenagakerjaan

Bupati Bintan M.Nizar dan Kepala Cabang BPJS Tanjungpinang saat melakukan pertemuaan membahas BPJS Ketenagakerjaan Pekerja di Lingga
Bupati Bintan M.Nizar dan Kepala Cabang BPJS Tanjungpinang saat melakukan pertemuaan membahas BPJS Ketenagakerjaan Pekerja di Lingga (Foto:Aulia) 

PRESMEDIA.ID, Lingga – Bahas Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar Pertemuan dengan BPJS Ketenagakerjaan, Cabang Tanjungpinang di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Selasa (07/06/2022).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/19791/052022 tanggal 02 Mei 2022, perihal Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Bupati Lingga Muhammad Nizar dan kepala dinas di pemerintahan Kabupaten Lingga mengatakan, kegiatan pertemuan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat, sekaligus meningkatkan kerjasama mengenai peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja formal maupun informal di Kabupaten Lingga.

Pemerintah Kabupaten Lingga katanya, akan mendukung penuh program-program BPJS, khususnya mengenai kebijakan Ketenagakerjaan di Lingga yang harus ikut jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

“Hal ini, justru sejalan, sebagai upaya optimalisasi sesuai dengan Inpres No. 2 tahun 2021 dan manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah kabupaten Lingga melalui Dinas tenaga Kerja lanjut Nizar, juga akan mengarahkan, agar setiap pekerjaan yang memiliki resiko kecelakaan diarahkan untuk mendapat jaminan keselamatan.

Nizar jga mengakui, data angkatan kerja yang ada di Kabupaten Lingga, memiliki potensi besar untuk diikutkan dalam kepesertaan BPJS, khususnya non asn atau para pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. Masyarakat diarahkan untuk kepesertaan mandiri.

Dari data nelayan, kesanggupan dukungan APBD sudah sebanyak 3.000 Nelayan terdaftar dalam BPJS. Diharapkan kepesertaan ini menjadi stimulus dengan menarik partisipasi mandiri dari nelayan-nelayan lain yang belum terdaftar kepesertaan juga keberlangsungan pembayaran iuran.

“Agar tidak menjadi sia-sia, kepesertaan yang tidak aktif akibat keterbatasan kesanggupan Pemkab, oleh karena itu diharapkan dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi agar nelayan melanjutkan secara mandiri,” lanjut dia.

Untuk tenaga pendidik dan kependidikan, baik PNS dan GTT sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, menyusul kepesertaan untuk guru komite dan tenaga honorer maupun staff di koordinator wilayah (korwil) pendidikan. Begitu juga pada tenaga harian lepas (THL) Petugas Kebersihan dan pekerja pada sektor tambang.

“Beberapa waktu yg lalu BSU (Bantuan Subsidi Upah) dari Kementerian Tenaga Kerja bagi peserta, dan langsung dirasakan manfaat bagi THL di Lingkungan Pemkab Lingga, meski beberapa tidak dapat dikarenakan datanya tidak valid, hal ini juga harus menjadi perhatian Dinas Terkait untuk segera memvalidasi data tersebut” terang dia.

Pemerintah Kabupaten Lingga juga berharap, adanya regulasi atau peraturan khusus yang mengatur terkait perlindungan sosial ketenagakerjaan di Lingga, terutama dibidang jasa konstruksi.

Anjuran K3, dianjurkan untuk diasuransikan. Namun saat ini, hanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil sebagian besar belum melaksanakan. Jika ada aturan yang tegas hal tersebut bisa menjadi salah satu persyaratan di dalam proses tender proyek-proyek di Daerah

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang, Sri Sudarmadi mengatakan, berdasarkan data yang dilansir BPS penduduk Kabupaten Lingga ada sebanyak 44 ribu jiwa, dan merupakan angkatan kerja dimana 42 ribu jiwa sudah bekerja, artinya jika dipersentasekan mencapai 96 persen, yang terdiri dari pegawai dan wiraswasta.

“Dengan data ini, Lingga punya persentase yang sangat tinggi sehingga memiliki potensi besar untuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan,” ujar Sri Sudarmadi.

Dengan usulan dan masukan dari Pemerintah Kabupaten Lingga itu, Sri juga mengatakan BPJS akan segera follow up untuk sosialisasi mandiri dan skema lain dari CSR perusahaan.

Penulis:Aulia
Editor :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.