GTRA Summit 2022 Ditutup, Kepri Ditetapkan Tuan Rumah GTRA 2023

*Gubernur Ansar Bacakan Deklarasi Wakatobi 2022

Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat membacakan Deklarasi oleh Pemerintah Daerah pada GTRA Summit 2022, dan penetapan Kepri sebagai Tuan rumah GTRA 2023.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat membacakan Deklarasi oleh Pemerintah Daerah pada GTRA Summit 2022, dan penetapan Kepri sebagai Tuan rumah GTRA 2023.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Perhelatan Puncak Pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 resmi ditutup oleh Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin secara virtual pada Kamis, (9/6/2022) malam.

Penutupan GTRA Summit ditandai dengan pembacaan Deklarasi Wakatobi 2022 yang isinya terbagi atas 3 bagian.

Ke tiga bagian itu terdiri dari deklarasi oleh pemerintah daerah, deklarasi oleh pemerintah pusat, dan deklarasi bersama.

Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad yang mengikuti GTRA Summit juga didaulat membacakan deklarasi oleh pemerintah daerah yang berisi pernyataan ke publik mengenai komitmen dan rencana aksi GTRA.

Pada deklarasi bersama, juga disepakati pelaksanaan GTRA Summit 2023 akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau dan atas kesepakatan itu, Gubernur provinsi Kepri Ansar Ahmad juga menyambutnya dengan baik.

Ansar mengatakan, membicarakan persoalan masyarakat pesisir dan perairan merupakan hal penting, karena Kepri memang Provinsi Kepulauan dengan jumlah pulau terbesar.

“Ada 2.408 pulau di Kepri dengan 379 pulaunya berpenghuni, jadi kalau kita bicara proporsi jumlah masyarakat pesisir dan di atas air, saya kira tidak lebih dari 1 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita semua yang punya kapasitas dan diamanahkan dalam berbagai profesi untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” ujarnya.

Hasil nyata GTRA Summit 2022 ini lanjut Ansar, akan dapat terukur jika deklarasi Wakatobi yang telah dibacakan bersama dan rekomendasi yang disampaikan dapat diimplementasikan, maka untuk mengevaluasi dan mengasistensi secara rutin akan ada evaluasi tahunan.

“Atas hal itu, Kami di provinsi Kepri siap untuk menjadi tuan rumah GTRA summit 2023 mendatang, dan mengundang seluruh Pemerintah daerah Kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia untuk hadir di Provinsi Kepri, Mudah-mudahan kerja mulia ini membuahkan hasil, jadi amal jariyah,” ungkapnya.

Jumlah anggota Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir adalah sebanyak 333 kabupaten dan kota serta 9 provinsi. Adapun agenda yang akan dilaksanakan adalah menindaklajuti agenda GTRA Summit 2022 di Wakatobi dengan komitmen bersama melanjutkan Reforma Agraria sesuai dengan Deklarasi Wakatobi.

Adapun isi Deklarasi Wakatobi GTRA Summit 2022 dari Pemerintah daerah yaitu Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan dan Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bebas Tumpang Tindih 2025.

Bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempercepat penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan mencegah potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang di kemudian hari.

Mendorong percepatan penetapan Peraturan Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat termasuk pemetaan wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat, secara pro-aktif mengakomodir kebutuhan perizinan guna pendaftaran tanah masyarakat di atas air dan pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau kecil dengan tetap memperhatikan lingkungan dan investasi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Akan mempercepat sertifikasi lahan masyarakat pesisir di atas air di seluruh wilayah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan.

Berperan aktif mencegah perubahan iklim melalui pengelolaan kawasan mangrove di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Sedangkan Deklarasi oleh Pemerintah Pusat, menyatakan, GTRA Pusat berkomitmen untuk melakukan dialog secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai sampai tingkat Pemerintah Desa untuk melaksanakan Reforma Agraria.

Mempercepat pelaksanaan Kebijakan Satu Peta/One Map Policy dengan baik, menyusun Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI).

Menyelesaikan tumpang tindih untuk mendukung terwujudnya Provinsi dan Kabupaten/Kota Bebas Tumpang Tindih 2025.

Menyusun proses bisnis lintas Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang, penerbitan izin usaha, pendaftaran tanah, dan penetapan kawasan hutan guna mencegah munculnya potensi tumpang tindih untuk keberhasilan program Reforma Agraria.

Mendorong percepatan pelepasan kawasan hutan bagi kampung-kampung tua masyarakat adat, lokal dan tradisional yang akan dilanjutkan dengan proses percepatan legalisasi aset melalui sertifikasi tanah dengan tetap memperhatikan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkomitmen untuk mengakomodir percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, lokal dan tradisional, melalui integrasi data terkait antar Kementerian/Lembaga dan kemudahan pelepasan kawasan hutan.

Pemberian perizinan dan/atau penetapan hak atas tanah sesuai kebutuhan masyarakat adat, lokal dan tradisional, dengan tetap memperhatikan ketentuan berbagi pakai data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mencegah perubahan iklim dengan menyusun proses bisnis lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan kawasan mangrove yang efektif dan terpadu dengan secara khusus mengakomodir kepentingan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan mangrove secara berkelanjutan, termasuk keterlibatan dan kepentingan perempuan.

Menjaga kedaulatan wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mempercepat dilaksanakannya tindakan administratif bagi 25 pulau kecil terluar yang berada dalam kawasan hutan.

Terakhir Deklarasi Bersama yang dibacakan berisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendeklarasikan GTRA Summit 2022 sebagai momen kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan masalah pertanahan di wilayah Indonesia.

Sepakat untuk melaksanakan Rencana Aksi hasil GTRA Summit 2022 sampai dengan tahun 2023, dan GTRA Summit 2023 disepakati akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.