Didakwa Pasal Berlapis Terdakwa Korupsi Ferdi Yohanes Tetap Tidak Ditahan

Sidang Pembacaan dakwaan, terdakwa Korupsi penyalah gunaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Bauksit di Bintan Ferdi Yohanes tetap tidak ditahan Hakim PN Tanjungpinang Senin (14/6/2002).
Sidang Pembacaan dakwaan, terdakwa Korupsi penyalah gunaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Bauksit di Bintan Ferdi Yohanes tetap tidak ditahan Hakim PN Tanjungpinang Senin (14/6/2002).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Didakwa Pasal berlapis, terdakwa Korupsi penyalah gunaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Bauksit di Bintan Ferdi Yohanes tetap tidak ditahan Hakim PN Tanjungpinang.

Ketua Majelis Hakim Risbarita Simorangkir didampingi Majelis Hakim Ad hoc Tipikor Albiferi dan Syaiful Arif menyatakan baru akan mempelajari permohonan penangguhan penahanan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukumnya.

“Untuk menentukan sikap, kami pelajari dan diskusi dahulu. Pada persidangan berikutnya akan kita sampaikan,” ujar Hakim usai pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di PN Tanjungpinang Senin (12/6/2022).

Sementara itu, jaksa penuntut Umum Ngestu dan Afri dalam dakwaannya menyatakan terdakwa Ferdi Yohannes, telah mengakibatkan aset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum dengan diterbitkannya/keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar.

Dalam kasus ini terdakwa Ferdi Yohanes juga disangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 7.590.778.904,00, atas penerimaan sewa dari lahan Hutan Lindung kepada sejumlah Perusahaan tambang yang sebelumnya telah dihukum pidana.

Perbuatan tersebut lanjut jaksa, diawali dari kerja sama terdakwa dengan Sugeng (Terpidana korupsi dalam berkas terpisah) selaku wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) cabang Bintan, kemudian Jalil (Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam berkas perkara terpisah) selaku orang yang melakukan perjanjian Kerja dengan Saksi Hendra Ayeksa, selaku Direktur BUMDES Maritim Jaya Desa Air Globi Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan.

Selanjutnya Junaedi selaku Persero Komanditer CV.Swa Karya Mandiri, sekitar tahun 2018 sampai 2019 menyewa lahan milik terdakwa Ferdi Yohanes selaku bos PT. Gunung Sion yang ada di Pulau Buton Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan.

“Dengan harga sewa lahan senilai US$ 1,7 Juta,” kata JPU.

Dengan kesepakatan antara terdakwa Ferdi Yohanes bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk pertambangan bauksit.

Namun pada kenyataan pertambangan bauksit itu tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku didalam pemberian rekomendasi teknis ijin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Untuk Penjualan.

Sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor :1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Atas perbuatan nya Tedakwa Ferdi Yohanes didakwa pasal berlapis dengan dakwaan primair melanggar pasal 2 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Selanjutnya dalam dakwaan subsidair melanggar pasal pasal 3 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Mendengar dakwaan itu, terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dwiseno Widjanarko keberatan terhadap dakwaan JPU sehingga akan mengajukan pembelaan (Eksepsi).

“Karena perkara ini sudah kewenangan PN, Kami selaku kuasa hukum Terdakwa mengajukan permohonan penangguhan penahanan,” kata Seno.

Atas Keberatan terdakwa, selanjutnya hakim menunda persidangan hingga satu pekan mendatang dengan agenda eksepsi dari terdakwa.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.