Gubernur Ansar Surati MenPAN-RB, Tinjau Ulang Penghapusan Honorer Daerah

*Sebanyak 7.000 THL dan PTT Kepri Bebani Belanja APBD  

Gubernur Kepri Ansar Ahmad
Gubernur Kepri Ansar Ahmad (Dok-Presmedia)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengaku tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menghapus keberadaan seluruh honorer di Daerah.

Ansar beralasan, keberadaan 7.000 honorer Tenaga harian lepas (THL) serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di daerah tertentu seperti Provinsi Kepri hingga saat ini masih dibutuhkan.

Oleh karena itu kata Ansar, Dia akan menyurati MenPAN RB untuk meminta agar meninjau kebijakan PermenPANRB Nomor: B/185/M.SM.02. 03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditandatangan Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 itu ditinjau ulang.

“Kita akan surati dan meminta peninjauan ulang dan peninjauan kembali atas PermenPAN itu,” kata Ansar pada sejumlah Wartawan di Dompak Senin (13/6/2022).

Melalui surat yang akan dilayangkan, Ansar menyebut supaya kalau bisa pengurangan Honorer Daerah itu dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kembali mengenai penghapusan honorer daerah.

“Karena memang di daerah tertentu seperti Kepri, tenaga THL dan honorer ini masih kita butuhkan. Kalau untuk rasionalisasi saya kira barulah dapat dilakukan plan-pelan dan bertahap, kalau bisa mereka juga diangkat menjadi Pegawai PPPK setelah melalui Seleksi,” ujarnya.

Sebanyak 7.000 THL dan PTT Kepri Bebani Belanja APBD  

Disis lain, Ansar juga mengakui 7.000 honorer THL dan PTT di provinsi Kepri saat ini juga sudah terlalu banyak. Bahkan dari sisi penggajian, keberadaan 7.000 THL dan PTT Kepri itu sangat membebani.

“Tetapi sejauh tenaga masing-masing honorer THL dan PTT itu masih dibutuhkan Pemerintah Provinsi Kepri akan tetap kita pekerjakan. kecuali Nanti, ada kebijakan rasionalisasi mungkin itu akan jauh lebih baik,” ujarnya.

Saat ini lanjut Ansar, juga sudah tidak ada lagi penerimaan dan penambahan Honorer THL dan PTT baru di Provinsi Kepri, Kecuali, mengganti honorer yang sebelumnya mengundurkan diri atau berhenti.

“Seluruh OPD di Pemprov Kepri juga sudah kita surati agar tidak boleh menambah-nambah THL baru karena kita tidak memiliki anggaran untuk penggajian,” pungkasnya.

Disinggung dengan pengalihan Honorer menjadi Tenaga Outsourcing sebagaimana yang dikatakan MenPANRB, Ansar mengatakan jika kebijakan tersebut mulai diberlakukan Pemerintah Pusat dengan aturan dan mekanisme Pemerintah provinsi Kepri akan melakukanya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (K/L/D) untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) paling lambat 28 November 2023.

Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani Tjahjo pada 31 Mei 2022.

Adapun pegawai non-ASN yang dimaksud adalah pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) non-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan eks-Tenaga Honorer Kategori (THK) II.

Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, (Gubernur, Bupati dan Walikota) MenPAN RB Tjahjo Kumolo meminta agar menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 mendatang.

Tjahjo menambahkan, instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

“Jadi PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta,” ujarnya.

Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.