BC Musnahkan Rp 2,5 M Barang Ilegal Tegahan Tapi Kasusnya Tidak Satu-Pun Sampai ke PN

Kepala KPPBC TMP B Tanjungpinang Tri Hartana
Kepala KPPBC TMP B Tanjungpinang Tri Hartana

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Tanjungpinang memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penegahan selama 2020-2021 dengan total nilai barang Rp2,5 Miliar dan potensi kerugian Negara dari sektor pajak Rp1,12 Miliar di kawasan TPA Ganet Tanjungpinang Selasa (14/6/2022).

Namun, dari sejumlah barang tegahan kasus Pabean dan Cukai itu, tidak satu-pun proses hukum kasusnya yang sampai ke penuntutan dan persidangan di PN Tanjungpinang.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Tanjungpinang Tri Hartana, mengatakan Pemusnahan barang ilegal tegahan KPPBC Tanjungpinang itu dilakukan setelah mendapat persetujuan untuk dilakukan pemusnahan oleh KPPBC Tanjungpinang.

Sejumlah barang ilegal yang ditelaah dan selanjutnya dimusnahkan itu berdasarkan rilis yang diterima media ini dari BC antara lain, 1,6 juta batang rokok ilegal, 6,514 kaleng dan 1,773 Botol MMEA, 7 unit skuter Listrik, 10 Buah Handphone berbagai merek, 2 Buah Macbook, 40 unit CPU bekas, 101 unit kerangka Laptop dan 300 karung gula Rafinasi yang dimusnahkan dengan cara dilindas excavator, kemudian dipotong dan dibakar.

Tri Hartana juga menyebut, barang tegahan yang dimusnahkan ada juga sejumlah barang lainnya, seperti pakaian bekas, parfum, tas, sepatu, marmer, kasur.

“Nilai total dari barang ilegal yang ditelaah dan dimusnahkan ini mencapai Rp 2,5 miliar. dan potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,4 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, ketika disinggung jumlah kasus yang dituntut dan dilimpahkan ke PN untuk disidang dari penindakan barang ilegal yang dilakukan, Tri Hartana mengakui, sampai saat belum ada yang dilanjutkan ke penuntutan di pengadilan.

“Karena saat dilakukan penindakan Pemilik barang tidak ditemukan, sehingga hanya barangnya yang disita,” sebutnya.

Pun demikian, Tri juga menyatakan jika penanganan barang hasil penindakan yang dilaksanakan sudah berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang pengelolaan Barang Milik negara yang berasal dari aset eks Kepabeanan dan cukai dengan menetapkannya sebagai Barang Milik Negara sebagaimana peraturan Menteri keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi milik Negara.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.