Rekrut dan Kirim PMI Secara Ilegal Terdakwa Ghanniy Dituntut 1 tahun dan 6 Bulan Penjara

Terdakwa Ghaniyy Malik pelaku Tindak perekrutan dan penempatan PMI secara ilegal dituntut Jaksa 1 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara. (Foto:Rolnad)
Terdakwa Ghaniyy Malik pelaku Tindak perekrutan dan penempatan PMI secara ilegal dituntut Jaksa 1 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara. (Foto:Roland/Presmedia.id))

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Terdakwa Ghaniy Malik pelaku Tindak perekrutan dan penempatan PMI secara ilegal dituntut Jaksa 1 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara.

Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bambang Wiradhany di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (14/6/2022) kemarin.

Dalam tuntutan, Jaksa menyatakan terdakwa terbukti penempatan pekerja migran Ilegal sebagai dalam dakwaan kedua primair melanggar pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI Jo Pasal 56 ayat 1 Ke-1 KUHP.

“Menuntut terdakwa dengan tuntutan 1 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta, subsider 3 bulan penjara,” Ujar Jaksa.

Atas tuntutan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Anur Syarifudin menyatakan keberatan dan akan mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis.

Atas keberatan terdakwa dan kuasa hukumnya, Majelis Hakim yang diketuai Justiar Ronald, menunda persidangan selama satu pekan untuk mendengar pledoi pembelaan terdakwa.

Terdakwa Ghaniyy Malik sebelumnya ditangkap Ditpolair Polda Kepri di depan Cafe Calisto KM 9 Tanjungpinang pada Kamis (20/1/2022) lalu karena merekrut dan mengumpulkan sejumlah orang untuk dikirim sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Luar Negeri.

Setelah penangkapan pelaku, Polisi juga mengamankan sejumlah korban PMI yang ditampung di Kampung Bugis RT 1 RW 1 Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan, Bintan Utara

Atas perbuatannya, JPU Bambang Wiradhany mendakwa terdakwa dengan dakwaan berlapis melanggar pasal 4 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam dakwaan Primair kedua terdakwa juga melanggar pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan dakwaan subsidair terdakwa dijerat melanggar pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHP.

Penulis : Roland
Editor : Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.