Kejati Kepri Tetapkan GM Pemasaran PT.Persero Batam Tersangka Korupsi Penyimpangan Pajak dan Premi

Kasi Penerangan hukum Kejaksaan tinggi Kepri Nixon Andreas Lubis bersama Jaksa Penuntut Kejati saat memberi keterangan pada Media (Foto:Roland)
Kejaksaan Tinggi Kepri menetapkan GM.Pemasaran PT.Persero Batam).  Inisal A sebagai tersangka penyimpangan dana pajak dan premi. Kasi Penerangan hukum Kejaksaan tinggi Kepri Nixon Andreas Lubis bersama Jaksa Penuntut Kejati saat memberi keterangan pada Media (Foto:Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kejaksaan Tinggi Kepri menetapkan satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran di PT.Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT.Persero Batam).

Kepala kejaksaan Tinggi Kepri Gerry Yasid melalui kepala seksi penerangan hukum Kejati Kepri Nixon Andreas Lubis, mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor:Print-249/L.10/Fd.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022.

Penetapan tersangka dalam kasus ini lanjutnya, juga sebagai tidak lanjut Penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri.

“Dari hasil penyidikan dan dua alat bukti, Tim Penyidik menetapkan A sebagai tersangka dalam kasus korupsi Penyalahgunaan dana PT.Persero Batam ini,” ujar Nixon Rabu (15/6/2022).

Tersangka A lanjut Nixon, adalah General Manager Pemasaran PT.Persero Batam dan merupakan orang yang bertanggung jawab dan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan dan Alat Berat PT.Persero Batam dari Tahun 2012 sampai 2021.

Tersangka A, juga diduga memalsukan, Bukti Tanda Terima Pajak yang dipalsukan, Pencantuman Nama Penerima yang salah dalam dokumen Tanda terima dan tidak melampirkan NIP (Nomor Induk Pegawai) sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memalsukan Stempel atau Cap BP2RD provinsi Kepri UPTD-PPD Batam Center.

Atas perbuatannya, Tersangka A dijerat dengan pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor: 20 Tahun 2001 jo UU Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran kerja Perusahaan pada PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT.Persero Batam) 2012-2021 sebelumnya telah disidik Kejaksaan Tinggi Kepri, dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi.

Dalam kasus ini, Tim Penyidik kejati Kepri juga meminta sejumlah dokumen atas dugaan terjadinya korupsi di Perusahan PT.Persero Batam itu.

PT.Persero yang merupakan Badan Usaha Milik Negara itu, yang diduga dalam melaksanakan kegiatannya melakukan manipulasi pembayaran pajak dan premi asuransi alat berat.

Hal itu didasarkan atas rekapitulasi pembayaran pajak daerah, terhadap kendaraan dan alat berat PT.Persero Batam yang telah dilakukan ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kepulauan Riau 2012 sampai dengan 2017.

Dari pembayaran pajak itu, terdapat selisih Rp.846.257.861,-. berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas PT.Persero Batam yang dibayarkan dengan yang diterima oleh BP2RD Provinsi Kepri melalui UPTD PPD Batam Center tahun 2012 sampai dengan 2021.

Berdasarkan nilai kalkulasi akuntansi PT.Persero Batam telah dibayarkan sebesar Rp.903.201.725,-. Sementara nilai kalkulasi pajak alat berat yang diterima BP2RD Provinsi Kepri UPTD PPD Batam Center hanya sebesar Rp.57.403.864,-” ujarnya.

Dari hasil audit forensik yang dilakukan Divisi SPI (Satuan Pengawasan Internal) PT.Persero Batam, juga ditemukan sejumlah dokumen palsu pengajuan permintaan pajak kendaraan alat berat pada tahun 2021.

Selain itu, juga ditemukan bukti tanda terima pajak yang dipalsukan, Pencantuman Nama Penerima yang salah dalam dokumen Tanda terima dan tidak melampirkan NIP (Nomor Induk Pegawai) sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemalsuan Stempel atau Cap BP2RD Provinsi Kepri UPTD PPD Batam Center.

Demikian juga resi pembayaran premi asuransi aktiva berupa bangunan, kendaraan dan alat berat sebesar Rp.7,121,321,325,- dari 2012-2021.

Dari pembayaran premi ini, ditemukan ketidakwajaran pembayaran karena kendaraan dan alat berat yang rusak premi asuransinya juga dibayarkan. Dari pembayaran premi asuransi ini, tidak terdapat penetapan nilai ekonomis kendaraan atau alat berat yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan PT.Persero Batam. Kemudian perlakuan terhadap biaya akuisisi tidak jelas peruntukannya.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.