Kementerian LHK Siap Proses Pemutihan Hutan Lindung Untuk Bandara RHA Karimun

Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Bupati Lingga Aunur Rofiq bersama tim saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri LHK dan Kehutanan di Jakarta, Kamis (16-6-2022)
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Bupati Lingga Aunur Rofiq bersama tim saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri LHK dan Kehutanan di Jakarta, Kamis (16/6/2022) (Foto:humas-Kepri) 

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengembangkan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Tanjung Balai Karimun mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI memastikan, siap memproses pengalihan status kawasan hutan lindung di sekitar bandara Raja Haji Abdullah (RHA) karimun yang menjadi kendala dalam pemanjangan runway landasan Bandara tersebut.

Hal itu dikatakan Wamen LHK Alue Dohong saat ditemui Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad didampingi Bupati Kabupaten Karimun Aunur Rafiq di Jakarta, Kamis (16/6/2022) dalam membahas percepatan peralihan status hutan lindung di sekitar kawasan bandara Raja Haji Abdullah.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Arboretum Kementerian LHK saat itu, Awalnya Gubernur Ansar menjelaskan, jika pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. Sebab Kabupaten Karimun merupakan satu dari tiga kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di Kepri selain Batam dan Bintan.

“Guna mengakomodir percepatan investasi dan pembangunan di Karimun, maka dibutuhkan sarana infrastruktur transportasi berupa bandara yang dapat dilandasi oleh pesawat narrow body atau berbadan lebar.

Related Posts
Namun saat ini, kondisi panjang landasan bandara RHA Karimun hanya 1.500 meter dan baru hanya bisa dilandasi pesawat perintis. Atas hal itu, perlu dilakukan memperpanjang landasan bandara Raja Haji Abdullah agar penerbangan langsung pesawat komersial bisa dilayani. Hal ini, juga akan bisa membuat investor yang ingin berinvestasi di Karimun dapat langsung ke Karimun tanpa perlu transit lagi.

Menurut Gubernur Ansar, saat ini sudah banyak investor asing yang berniat melakukan Penanaman Modal Asing (PMA) di Karimun. Dengan adanya pengembangan bandara Raja Haji Abdullah, maka akan membuat investor semakin tertarik berinvestasi.

Rencana perpanjangan landasan bandara Raja Haji Abdullah sendiri dari 1.500 menjadi 2.200 meter. Penambahan panjang Runway Bandara ini, diperkirakan, akan meliputi kawasan hutan lindung seluas 14,29 hektare.

“Untuk itu dibutuhkan izin dari Kementerian LHK agar segera mengalihkan status kawasan hutan lindung menjadi putih,” ujarnya.

Atas penyampaian Gubernur itu, Wamen LHK Alue Dohong pun menyatakan siap untuk segera memproses status hutan lindung di sekitar kawasan bandara Raja Haji Abdullah dengan Daerah Penting Cakupan Luas bernilai Strategis (DPCLS).

Dari 15.000 hektar DPCLS di Kepri, kawasan hutan lindung seluas 14,29 hektare di bandara Raja Haji Abdullah termasuk dalam DPCLS. Tidak hanya hutan lindung di sekitar bandara Raja Haji Abdullah, Kementerian LHK juga akan memproses seluruh kawasan hutan DPCLS di Kepri.

“Untuk kemajuan Provinsi Kepri dan pembangunan di Karimun, kami siap mendukung dengan segera memproses kawasan DPCLS di Kepri agar bisa diputihkan,” ujar Alue Dohong.

Bupati Aunur Rafiq juga menambahkan masyarakat Karimun sangat mengharapkan bandara Raja Haji Abdullah bisa beroperasi sepenuhnya dengan melayani penerbangan komersial. Banyak masyarakat Karimun yang memiliki mobilitas tinggi seringkali harus transit di Batam hanya untuk ke daerah lain.

Selain itu, sektor pariwisata di Karimun diyakini bisa terdongkrak dengan bertambahnya arus wisatawan melalui bandara Raja Haji Abdullah.

“Inilah yang selalu dinanti-nanti dan dirindukan masyarakat Karimun, karena itu kami sangat yakin bandara Raja Haji Abdullah bisa membuat kemajuan di Karimun semakin pesat,” kata Aunur Rafiq.

Turut mendampingi Gubernur Ansar dalam pertemuan tersebut Staf Khusus Gubernur Kepri Safaruddin Aluan, Kepala Dinas LHK Kepri Hendri, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi, Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dody Sepka.

Penulis:Presmedia
Editor   :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.