Hakim PN Tanjungpinang Tahan Terdakwa Korupsi Ferdi Yohanes

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menahan terdakwa kasus Korupsi IUP-OP tambang Bauksit Ferdi Yohanes usai sidang lanjutan pembacaan eksepsi keberatan terdakwa atas Dakwan JPU di PN Tanjungpinang Senin (20/6/2022) (Foto:Roland)
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menahan terdakwa kasus Korupsi IUP-OP tambang Bauksit Ferdi Yohanes usai sidang lanjutan pembacaan eksepsi keberatan terdakwa atas Dakwan JPU di PN Tanjungpinang Senin (20/6/2022) (Foto:Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menahan terdakwa kasus Korupsi IUP-OP tambang Bauksit Ferdi Yohanes.

Penahanan terdakwa kasus lanjutan Korupsi IUP-OP tambang Bauksid ini, ditetapkan Majelis hakim Risbarita didampingi Hakim anggota Albiferi dan Syaiful pada sidang lanjutan terdakwa di PN Tanjungpinang, Senin (20/6/2022).

Dalam pertimbangan penetapan nya, majelis Hakim menyatakan, bahwa keputusan penetapan penahanan terdakwa dalam kasus korupsi itu, tidak ada pengaruh dari siapapun dan telah melalui rumusan serta pertimbangan Majelis Hakim.

Penetapan putusan majelis hakim ini, sekaligus menganulir permohonan terdakwa dan kuasa hukumnya yang sebelumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Sebagaimana diketahui, terdakwa Ferdi Yohanes (40) sejak ditetapkan tersangka Korupsi penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Bauksit di Bintan, tidak pernah dilakukan penahanan oleh Jaksa, baik dalam penyidikan, pelimpahan berkas perkara tahap dua, hingga pembacaan dakwaan kasus terdakwa, di PN Tanjungpinang.

Bahkan untuk memperpanjang, kebebasannya di luar, terdakwa yang saat itu didampingi kuasa hukumnya, menyatakan keberatan dengan dakwaan Jaksa terhadapnya.

Selain itu, Ferdi Yohanes dan kuasa hukumnya juga kembali mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada majelis hakim.

Namun atas eksepsi dan permohonan terdakwa, majelis hakim menyatakan, terdakwa yang telah didakwa dalam dakwan berlapis ditetapkan dilakukan penahanan selama 30 hari ke depan.

“Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa berdasarkan UU Tipikor, sedangkan Tipikor termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Maka, Majelis Hakim memandang perlu untuk menahan terdakwa dalam tahanan rutan Tanjungpinang,” tegas Hakim.

Hakim juga mengatakan, penahanan terhadap terdakwa Ferdi Yohannes adalah untuk kepentingan pemeriksaan serta mempertimbangkan syarat objektif dan subjektif sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat 1 dan Ayat 4 KUHAP, Pasal 26 ayat 1 pasal 21 ayat 4 tentang hukum acara pidana serta pasal yang berkaitan dengan itu

“Menetapkan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa Ferdi Yohanes dalam tahanan Rutan Tanjungpinang paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai 19 Juli 2022,” paparnya.

Sebelumnya, JPU Ngestu dan Afri dalam dakwaannya menyatakan terdakwa Ferdi Yohannes, telah mengakibatkan aset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum dengan diterbitkannya/keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar.

Dalam kasus ini terdakwa Ferdi Yohanes juga disangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 7.590.778.904,00, atas penerimaan sewa dari lahan Hutan Lindung kepada sejumlah Perusahaan tambang yang sebelumnya telah dihukum pidana.

Perbuatan tersebut lanjut jaksa, diawali dari kerja sama terdakwa dengan Sugeng (Terpidana korupsi dalam berkas terpisah) selaku wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) cabang Bintan, kemudian Jalil (Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam berkas perkara terpisah) selaku orang yang melakukan perjanjian Kerja dengan Saksi Hendra Ayeksa, selaku Direktur BUMDES Maritim Jaya Desa Air Globi Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan

Atas perbuatanya, terdakwa Ferdi Yohanes didakwa pasal berlapis, dakwaan Primer, melanggar pasal 2 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Selanjutnya dalam dakwaan subsidair melanggar pasal pasal 3 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.