Hakim PN Tanjungpinang Perlakukan Berbeda Ferdi Yohanes dan Budi Susanto

*Terdakwa Ferdi Yohanes Ditahan, Budi Santoso Bebas Melenggang

Terdakwa Budi Santoso Tidak Ditahan, Alasan Hakim Perseroan Tidak Boleh Ditahan
Terdakwa Budi Santoso Tidak Ditahan, Alasan Hakim Perseroan Tidak Boleh Ditahan. (Foto : Dok/Presmedia.id)

PRESMEDI.ID, Tanjungpinang – Hakim PN Tanjungpinang melakukan perlakuan berbeda terhadap Pelaku Kejahatan Hutan dan Tindak pidana Korupsi.

Jika terdakwa Ferdi Yohannes ditahan dengan pertimbangan kasus yang disangkakan adalah kejahatan Luar Biasa (ordinary Crime), Namun tidak bagi Terdakwa kasus penambangan Bauksit tanpa izin di Hutan Produksi Terbatas (HPT) kabupaten Lingga Budi Santoso Bin Sunaryo.

Atas kejahatan lingkungan di hutan Lindung itu, Hakim PN Tanjungpinang menyatakan Budi Susanto bukan sebagai terdakwa utama, Namun dia hanya mewakili koorporasi perusahaannya yang ditetapkan Penyidik KLHK Kementerian sebagai tersangka.

Humas PN Tanjungpinang Isdaryanto mengatakan, Hakim PN Tanjungpinang memberikan perlakuan yang berbeda terhadap terdakwa Korporasi dengan terdakwa Korupsi.

Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang tidak melakukan penahanan, terhadap Budi Santoso lanjut Isdaryanto, karena dalam perkara itu, yang menjadi terdakwanya adalah perusahannya PT. Yeyen Bintan Permata.

“Budi Susanto tidak jadi terdakwa, Yang jadi terdakwa adalah perusahaannya. Dia dalam posisi mewakili perusahaan saja, hadir disidang,” kata Isdariyanto saat dikonfirmasi PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang, Selasa(21/6/2022).

Ia menjelaskan bahwa terdakwa perseroan (Badan hukum PT) dalam kasus Kejahatan Lingkungan dan kehutanan, tidak bisa dilakukan penahanan.

Dan jika nanti kejahatan Lingkungan yang dilakukan terbukti bersalah, maka pidana yang dijatuhkan adalah denda dan pencabutan izin dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui, Terdakwa Budi Santoso selaku direktur PT.Yeyen Bintan Permata tidak ditahan oleh ahakim PN Tanjungpinang.

Alasan Hakim, selain tidak pernah ditahan saat penyidikan dan Pelimpahan ke Jaksa, penyidik Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Jaksa dalam kasus ini, Menetapkan Perusahaan PT.Yeyen Bintan Permata yang sebagai tersangka.

Atas penetapan Perusahaan sebagai badan hukum perseroan itu, Hakim PN menyatakan, penahanan tidak bisa dilakukan.

Dakwaan Jaksa Kejahatan Kehutanan

Sementara dalam dakwaan Jaksa menyatakan, Bahwa terdakwa PT Yeyen Bintan Permata yang diwakili oleh Budi Susanto bin Sunarya selaku Direktur sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 27 Oktober 2004 dan seterusnya, menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sementara Pada pasal 78 UU Nomor 41 menyatakan,”Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sementara di UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 menyatakan.

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2)Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama sama.

Penulis : Roland/Tim
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.