Kemendagri Gelar Rakor Percepatan Realisasi APBD Dengan Pemerintah Daerah

Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD Tahun 2022 bersama seluruh kepala daerah dan dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri dan sejumlah Dirjen berlangsung secara daring dan luring di Kemendagri, Jakarta, Senin, (20/6/2022).
Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD Tahun 2022 bersama seluruh kepala daerah dan dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri dan sejumlah Dirjen berlangsung secara daring dan luring di Kemendagri, Jakarta, Senin, (20/6/2022).

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja APBD 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi.

Hal itu ditekankan kementerian Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD Tahun 2022 bersama seluruh kepala daerah dan dihadiri sejumlah Sekretaris Kemendagri, dan sejumlah Dirjen berlangsung secara daring dan luring di Kemendagri, Jakarta, Senin, (20/6/2022).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro, mengatakan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu sesuai dengan salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sesungguhnya dalam skema pembangunan ekonomi, maka trigernya ada di APBD dan APBN, jadi hari ini, tahun ini diperkirakan uang yang akan beredar di republik ini, untuk menggerakan roda perekonomian itu 1.100 lebih Triliun berasal dari APBD, 2.000 Triliun lebih sedikit berasal dari APBD, 1.200 Triliun berasal dari investasi baru,” jelasnya.

Selain itu, Suhajar menjelaskan, belanja APBD juga dapat menstimulasi sektor swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada akhir 2022.

“Belum lagi seluruh kegiatan ekonomi yang sudah mapan dan bergerak terus rodanya, itulah yang diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi diatas  lima persen hingga tujuh persen,” ujarnya.

Suhajar mengingatkan, kepada daerah yang pendapatannya berada dibawah 60 persen untuk mencari terobosan agar pendapatan daerahnya dapat ditingkatkan, dengan pendapatan dibawah 60 persen dinilai pemda gagal dan tidak mampu memenuhi target pendapatan APBD awal tahun.

“Bagi daerah yang akhir Mei serapannya diatas 30 persen boleh dikatakan bisa naik kelas, sementara dibawah 30 persen tidak naik kelas, itu baru kelas negeri, kalau kelas unggulan harus mencapai 70 persen bisa naik kelas,” tegasnya.

Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni, mengatakan guna mendorong percepatan realisasi belanja APBD TA 2022, pada minggu lalu telah dilaksanakan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) dan melakukan monitoring evaluasi (Monev) terhadap 15 Pemda yang realisasi anggarannya rendah dan simpanan dananya di Bank diatas rata-rata.

“Anev dan monev ini, akan dilakukan secara periodik. Bagi daerah yang realisasi pendapatan dan belanjanya masih rendah, akan dilakukan fasilitasi dan pendampingan,” ujar Fatoni.

Fatoni juga mengatakan, Daerah perlu juga melaksanakan Rakor secara periodik satu tahun sedikitnya sebanyak tiga kali, pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun.

“Rakor awal tahun lanjutnya, untuk persiapan pelaksanaan APBD,  pertengahan tahun untuk evaluasi bulan yang sudah berjalan dan  pelaksanaan bulan berikutnya, sedangkan pada akhir tahun untuk evaluasi bulan yang sdh berjalan dan persiapan pada tahun berikutnya,” pungkasnya.

Pada kegiatan ini juga hadir, peserta yang hadir langsung dalam Rakor tersebut adalah Sekretaris Ditjen Bina Keuda Kemendagri Komaedi, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Sumule Tumbo, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Budi Santoso Sudarmadi serta Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri, Bachril Bakri.

Peserta yang hadir secara luring antara lain adalah Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Unit Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi, Kabupaten/Kota.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.