maulidnabidewan

Kajati Kepri Resmikan Balai Restorative Justice (RJ) di Lingga

Kejati Kepri Geri Yasid saat foto Bersama dengan BUpati dan ASN Kabupaten Lingga
Kejati Kepri Geri Yasid saat foto Bersama dengan BUpati dan ASN Kabupaten Lingga (Foto:Aulia) 

PRESMEDIA.ID, Lingga – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepri Gerry Yasid, meresmikan Balai Restorative Justice (RJ) atau Balai Perdamaian Adhyaksa Payung Skate di Kecamatan Singkep Lingga Selasa (21/06/2022).

Selain meresmikan Balai RJ, Kejati Kepri yang melakukan kunjungan kerja ke Lingga ini juga melakukan sosialisasi penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative Justice kepada pemerintah dan tokoh masyarakat dan tokoh adat serta jajaran Kejaksaan dan tamu lainya di Lingga.

Proses Penyelesaian kasus melalui Restorative Justice kata Kejati, merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dalam mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa yang melibatkan perwakilan tokoh dan masyarakat untuk menemukan satu hasil musyawarah dan mufakat dalam mencapai jalan damai.

Berdirinya Balai RJ lanjut Gery, berawal dari beberapa faktor keprihatinan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan melakukan penuntutan dalam undang-undang.

Kejaksaan, selain memang harus menghukum orang melalui asas legalitasnya juga memiliki kewenangan lainnya, khususnya dalam perkara yang mengedepankan kepentingan Nasional, Kepentingan Masyarakat dan kepentingan orang kecil.

“Atas dasar kewenangan itu, Kemudian diberi kemudahan dengan melihat kadar kesalahan dan kerugian yang dialami dengan melibatkan tokoh dan masyarakat. Melalui RPJM penegakan hukum yang dibentuk Kejaksaan Agung, Maka dilakukan penyelesaian hukum melalui pendekatan Restorative Justice,” ujarnya.

Melalui RJ ini sebut Dia, sejumlah perkara kecil dan ringan dapat diselesaikan dan dimaksimalkan penyelesaianya.

Misalnya kasus pencurian, karena keterpaksaan, KDRT atau kriminal lainnya yang tingkat kerugiannya masih terbilang rendah.

Oleh karena itu, Lanjut Gery, hadirnya Balai RJ di Lingga itu, turut menuntut peran penting pemerintahan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat atau lembaga adat sebagai pihak Peradilan.

“Karena Penyelesaian Perkara dengan RJ ini menjadi role model dalam kehidupan bermasyarakat, sepanjang dampak kejahatan tidak memiliki ketercelaan yang tinggi dampak buruk dan dapat menimbulkan kenyamanan bersama, Maka perkaranya dapat diselesaikan tanpa persidangan dan diputuskan dengan kesepakatan damai melalui RJ,” jelasnya.

Melalui penyelesaian dan Balai RJ Kejati juga berharap, penyelesaian konflik dan masalah di daerah, diharapkan kedepan lebih banyak diperankan tokoh agama dan tokoh adat.

“Karena, Kalau memang masalah perkara itu, dirasakan tingkat ketercelaannya terlalu tinggi untuk kedamaian, ketenangan, baik itu konflik rumah tangga, perbatasan maupun ketersinggungan, selesaikanlah secara adat,” laporannya.

Ia juga mengatakan, jika Balai RJ di Lingga benar-benar dapat diimplementasikan untuk kepentingan damai, Maka target kedepannya akan meminimalisir penuhnya lembaga pemasyarakatan dengan orang-orang yang terlibat kasus-kasus kecil.

“Alangkah repotnya negara, jika hal-hal kecil harus ditangani. Oleh karena pentingnya Balai RJ, untuk penyelesaian perkara secara baik-baik,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Lingga, Muhammad Nizar mengaku sangat bangga dan menyambut baik atas diresmikan Balai Perdamaian Adhyaksa Payong Sekate di Kabupaten Lingga itu.

Menurut Nizar, kehadiran balai RJ akan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang dalam penyelesaian perkara.

Hadirnya balai RJ tidak mengharuskan semua perkara akan dihukum, baik pidana maupun perdata ditempuh dengan jalan peradilan hukum. Perkara yang tingkat kerugiannya masih relatif rendah dapat ditempuh dengan musyawarah dan penyelesaiannya dilakukan melalui Balai RJ.

“Mudah-mudahan dengan adanya Balai RJ di Lingga ini akan banyak azas manfaatnya, khususnya terhadap kedatangan bapak Kajati di Kabupaten Lingga. Karena Restorasi Justice ini, merupakan bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah tidak melalui jalur hukum atau peradilan, tetapi diupayakan dengan memaksimalkan adat istiadat setempat yang ada untuk menyelesaikannya,” kata Nizar.

Penulis:Aulia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.