Pembayaran Gaji dan TPP ASN serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jadi Temuan di LKPD-APBD 2021 kota Tanjungpinang

Foot Laporan Hasil Pemerriksaan LKPD-APBD 2021 kota Tanjungpinang
Foot Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD-APBD 2021 kota Tanjungpinang .

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang tidak sesuai ketetuan, jadi temuan di belanja LKPD-APBD 2021 kota Tanjungpinang.

Hal itu disebabkan, terdapat pegawai yang telah dikenai hukuman disiplin pemberhentian sementara dengan konsekuensi pemotongan gaji, tetapi Gaji dan TPP serta THR-ya masih dibayarkan oleh Pemerintah kota Tanjungpinang.

Kelebihan pembayaran gaji pada pegawai yang diberhentikan sementara itu,  dilakukan selama 4 bulan ditambah THR dan Gaji ke-13 sepanjang 2021. Seharusnya, sesuai dengan aturan UU, dengan diberhentikannya sementara pegawai sebagai PNS itu, maka gaji yang diberikan hanya sebesar 50 persen dari gaji pokok yang diterima.

Selain itu, juga ditemukan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional pada pegawai di Puskesmas yang sedang dalam tugas belajar, serta, pembayaran tambahan penghasilan kepada pegawai Dinas Kesehatan PPKB yang sedang cuti. Seharusnya, karena pemberian TPP berdasarkan indikator beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja, maka pegawai yang sedang cuti tidak selayaknya menerima tunjangan full atau penuh.

Pertanggungjawaban Belanja Kapitasi BPJS  di Dua Puskesmas  Tidak Sesuai  Kenyataan

Related Posts

Selain itu gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, juga ditemukan pertanggungjawaban realisasi belanja dana kapitasi BPJS pada dua Puskesmas di Tanjungpinang tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya di LKPD-APBD 2021.

Pertanggungjawaban Belanja Dana Kapitasi BPJS itu, ditemukan di Puskesmas Mekar Baru dan Puskesmas Batu Sepuluh kota Tanjungpinang. Dari Rp.546 juta lebih dana Kapitasi BPJS warga yang diterima Puskesmas Mekar Baru, Rp 328 juta lebih digunakan untuk biaya Belanja Pegawai dan Rp 212 juta lebih untuk belanja jasa.

Sedangkan Puskesmas Batu Sepuluh, memperoleh dana Kapitasi Rp1,065,985,500,-. Dari jumlah itu digunakan untuk belanja Pegawai Rp963,591,300,- dan Belanja jasa Rp593.502.463,- dengan total jumlah Belanja Rp1,557,093,763,-.

Namun berdasarkan nota pembayaran yang diterima penyedia dibandingkan dengan SPJ yang dibuat oleh bendahara pengeluaran Puskesmas terdapat perbedaan dana. Kelebihan jumlah dana pada SPJ dengan jumlah yang dibayarkan ke penyedia pekerjaan itu terdapat pada belanja bahan Medis yang notanya dibuat sebesar Rp27.908.000,00, tetapi didalam laporan SPJ disebut Rp52.513.000,00 .

Perbedaan pelaporan SPJ belanja, juga terdapat pada biaya pemeliharaan. dari Rp17.266.500,00 yang diterima pihak ketiga, tetapi pada laporan SPJ dibuat menjadi Rp34.852.000,00.

Belanja ATK dari Rp46.441.000,00 yang diterima pihak ketiga dalam laporan SPJ dibuat Rp107.858.286,00. Hal yang sama juga terjadi pada dana belanja perbaikan mobil Ambulan dengan dana Rp13.334.000,00 dan belanja fotokopi sebesar Rp27.156.000,00.

Di Puskesmas Batu Sepuluh, modus yang sama juga ditemukan. Dari SPJ dengan nota dari penyedia terdapat selisih lebih pembayaran. Mark-up dan manipulasi SPJ ini, terdapat pada belanja bahan medis dan peralatan yang berdasarkan Nota dari penyedia hanya Rp142.502.500,00, tetapi didalam SPJ dibuat Rp81.198.000,00,- Belanja dengan pinjam dari penyedia Rp 43.434.250,00. Belanja cetak dari penyedia Rp27.290.450,00. Belanja ATK Rp.31.360.000,00 tetapi di SPJ dibuat Rp125.206.650,00 demikian juga belanja kebersihan Rp11.378.500,00,-.

Atas hal itu, BPK merekomendasikan agar Walikota Tanjungpinang memerintahkan Kepala BKPSDM supaya berkoordinasi dengan Kepala BPKAD dalam hal penyampaian SK Hukuman disiplin, Memerintahkan Kepala BPKAD agar menginstruksikan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Anggaran lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas daftar gaji.

Memproses kelebihan pembayaran gaji dan TPP senilai Rp 14.159.400,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah. Selanjutnya, bukti setor yang telah divalidasi Inspektorat disampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan PPKB supaya menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk lebih cermat dalam menyusun daftar perhitungan TPP.

Atas temuan ini, Pemerintah kota Tanjungpinang melalui Plt.Kepala Inspektorat kota Tanjungpinang Naziri, mengatakan rekomendasi BPK pada LKPD-APBD 2021 kota Tanjungpinang itu, telah ditindak lanjuti wali kota dengan menyurati kepala OPD agar dapat menyelesaikan sejumlah temuan dan permasalahan di LHP LKPD-APBD 2021 kota Tanjungpinang itu.

“Saat ini, kami juga sedang melakukan inventarisasi penyelesaian dari tindak lanjut yang dilakukan,” ujar Naziri pada PRESMEDIA.ID melalui sambungn telephond.

Selain itu, BPK perwakilan provinsi Kepri ujar Naziri juga telah mengundang pemerintah kota Tanjungpinang untuk meminta hasil tindak lanjut yang dilakukan atas temuan dan permasalahan serta rekomendasi tindak lanjut dari LKPD-APBD itu.

“Dan untuk temuan atas kerugian dana akibat kelebihan bayar, denda keterlambatan, serta temuan lainya akan dikembalikan,” ujar Naziri lagi.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi 

Leave A Reply

Your email address will not be published.