Kemenag Siapkan Pengaturan Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

Presiden Jokowi memimpin rapat mengenai penanganan PMK, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Kamis (23-06-2022). (Foto Humas Setkab-Agung)
Presiden Jokowi memimpin rapat mengenai penanganan PMK, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Kamis (23-06-2022). (Foto Humas Setkab-Agung)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Jelang Idul Adha 1443 Hijriah, Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait hewan kurban di tengah mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di tanah air.

Hal itu dikatakan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas usai mengikuti rapat perkembangan dan penanganan kasus PMK, yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/06/2022). sebagaimana dikutip dari setkab.go.id.

“Menjelang dan pada Idul Adha dan tiga hari tasyrik di Idul Adha pasti kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing akan tinggi. Tapi mengingat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) ini di Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait bagaimana kurban hewan-hewan ternak dalam masa pandemi PMK ini,” kata Menag.

Menag menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan ormas Islam di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan mengenai pelaksanaan kurban di masa PMK kepada masyarakat.

“Yang utama adalah perlu disampaikan, hukum qurban itu adalah sunnah muakkad, sunah yang dianjurkan, jadi bukan wajib. Artinya, jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan maka kita tidak boleh memaksakan akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja,” ujarnya.

Dalam dua hari ke depan, kata Menag, pihaknya akan berkoordinasi dengan ormas Islam agar aturan mengenai pelaksanaan kurban di tengah wabah PMK dapat segera disampaikan kepada masyarakat.

“Dalam satu-dua hari ini kita akan segera koordinasikan dengan ormas-ormas Islam agar bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada publik, apa hukumnya qurban dan bagaimana kurban dalam situasi seperti sekarang dimana wabah PMK sedang menjangkiti Indonesia. Selebihnya tentu kita akan mengikuti aturan-aturan nanti yang dikeluarkan oleh BNPB dan Pak Menko,” pungkasnya.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.