Setiap Bulan Kasus Pencabulan dan Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Kota Tanjungpinang

Kepala Unit (Kanit) PPA Satreskrim Polresta Tanjungpinang, Ipda Apriadi (Foto:Roland)
Kepala Unit (Kanit) PPA Satreskrim Polresta Tanjungpinang, Ipda Apriadi (Foto:Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kota Tanjungpinang sepertinya belum menjadi kota ramah bagi anak dan perempuan. Kendati dipimpin seorang Wali kota Perempuan, hampir setiap bulan kasus pelecehan dan pencabulan terhadap anak dan perempuan terjadi di kota Tanjungpinang.

Dari data penanganan perkara Polresta Tanjungpinang mengatakan, dalam 6 bulan 2022 ini saja (Januari-Juni 2022), sudah 8 kasus perkara pencabulan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang diproses hukum.

Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang, AKP.Awal Sya’ban Harahap melalui Kepala Unit (Kanit) PPA Satreskrim Polresta Tanjungpinang, Ipda Apriadi, mengatakan ke 8 kasus asusila terhadap anak dibawah umur itu, seluruhnya diproses dan saat ini naik ke Penuntutan.

“Untuk Kasus kejahatan seksual seperti pencabulan anak dibawah umur, persetubuhan anak 4 kasus, ditambah kasus asusila persetubuhan 4 kasus,” kata Apriadi, Jumat (24/6/2022).

Sementara untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan menjadi korban kekerasan hingga kejahatan seksual, hingga saat ini ada sebanyak 19 kasus.

“Bentuk kekerasannya yang dialami anak yaitu fisik, psikis dan seksual, “ujarnya.

Dalam penanganan Kasus anak lanjut Apriadi, pihaknya juga bekerjasama dengan UPTD PPA kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepri dan Dinsos.

Dan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) atau berstatus sebagai pelaku penahanan dilakukan sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012, tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

“Untuk penahanan anak dilakukan selama 7 hari dan perpanjangan penahanan dari JPU selama 8 hari dengan total penahanan pada ABH sebagai pelaku 15 hari. Serta terhadap anak sebagai pelaku wajib didampingi oleh pihak Bapas dan Peksos dari Dinsos untuk dilakukan assesment,” paparnya.

Selain itu, terhadap anak yang terjerat kasus pidana dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun, Kepolisian juga memberikan hak pada anak tersebut untuk didampingi Penasehat hukum pada saat pemeriksaan.

Apabila anak sebagai pelaku melanggar ataupun melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun pihak kepolisian juga wajib melaksanakan diversi.

“Diversi hanya berlaku selama 1 kali. Jika anak sebagai pelaku sudah pernah di diversi dan melakukan tindak pidana lagi, maka akan diproses dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Tingginya kasus anak di kota Tanjungpinang ini, membuat Kepolisian juga merasa prihatin hingga perlu menjadi perhatian pemerintah.

Kepada orangtua Polisi juga menghimbau, agar dapat lebih memperhatikan serta mengawasi pergaulan anak dan memantau tumbuh kembang anaknya, di lingkungan sekitar, dan lingkungan sekolah.

“Lebih bagus dan tepat kita berikan edukasi pada anak kita melalui pendekatan diri, hingga anak-anak sebagai generasi penerus memiliki masa depan yang baik,” pungkasnya.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.