Gubernur Kepri Tandatangani MoU Penyederhanan Prosedur BBM Bersubsidi Untuk Nelayan di Kepri

Gubernur Kepri Tandatangani MoU Kesepakatan BBM Bersubsidi Untuk Nelayan di Kepri
Gubernur Kepri Tandatangani MoU Kesepakatan BBM Bersubsidi Untuk Nelayan di Kepri

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pertamina Patra Migas, BPH Migas dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama sejumlah kepala daerah lainya, melakukan Penandatanganan MoU Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan di Hotel Marriott Kota Batam Provinsi Kepri, Jumat (24/6/2022).

Penandatanganan MoU penyederhanaan Prosedur pengaluraan BBM untuk Nelayan ini, juga disaksikan Kepala Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko.

Dengan MoU yang dilakukan, Moeldoko berharap para nelayan tidak akan kesulitan lagi memperoleh BBM solar bersubsidi.

Moeldoko juga mengatakan, penandatanganan MoU Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan ini, bertujuan untuk menyelesaikan persoalan penyaluran BBM solar bersubsidi bagi nelayan yang ada di Indonesia, hingga mereka (Nelayan-red) menerima solar bersubsidi secara benar dan tepat.

Selama ini lanjut Moeldoko, persoalan BBM jenis solar bagi nelayan,  banyak terjadi permasalahan. Mulai dari keberadaannya yang tidak tersedia, persoalan kelangkaan hingga permasalahan lain seperti terlambat dan tidak tersedia stok di tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Kita tidak mau persoalan ini terus terjadi, terlebih hal ini terus menjadi isu yang berluang. Karenanya kita hadir disini duduk bersama untuk bisa segera mengakhiri persoalan ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, juga digelar diskusi dengan pemateri dari Tenaga Ahli Utama KSP Dr.Alan Koroptan, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, Direktur Perencanaan PT.Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso.

Tenaga Ahli KSP Alan Koropitan juga mengatakan, saat ini ada kurang lebih 2,7 Nelayan kecil yang tersebar di seluruh Indonesia yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan BBM subsidi solar.

“Hal itu mengingat, karena para nelayan inilah yang paling rentan menghadapi permasalahan solar bersubsidi. Selain itu pendataan terhadap Nelayan kecil khususnya pemilik kapal dengan kapasitas dibawah 5 Gros Ton (GT) juga perlu didata, yang juga membutuhkan BBM Subsidi,” ujarnya.

Sedangkan Nelayan pemilik kapal ukuran 10 GT, 20 GT hingga 30 GT secara umum dikategorikan nelayan kecil juga, keberadaan mereka tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan solar bersubsidi. Karena  memiliki kecukupan dana untuk membelinya.

Namun demikian pemerintah dan masyarakat tetap berharap, dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, persoalan kelangkaan solar bersubsidi ini tidak terjadi lagi.

“Apalagi dalam pertemuan kali ini mengusung tema  “Gigih Layani Negeri Solusi Bagi Rakyat”, Dimana kita saat ini telah mengeluarkan program Kartu Pelaku Usaha dan Perikanan  (Kartu Kusaka) khusus  bagi nelayan,” ujarnya.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.