Gubernur Ansar Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021 Provinsi Kepri Ke DPRD

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad saat penyerahan Ranperda LPP-APBD 2021 Kepada ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak untuk dibahas di Ruang rapat Utama DPRD Kepri Senin (27-6-2022)
Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad saat penyerahan Ranperda LPP-APBD 2021 Kepada ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak untuk dibahas di Ruang rapat Utama DPRD Kepri Senin (27-6-2022)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.

Penyampaian LPP-APBD 2021 Kepri itu, dilakukan Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri, yang dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahyono, dan Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri dr.Tengku Afrizal Dahlan, di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid, Gedung DPRD Provinsi Kepri Tanjungpinang, Senin (27/6/2022)

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan Kepala Daerah ke DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Alhamdulillah, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini dapat kami susun berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku,” ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga menyebutkan, penyampaian Ranperda LPP-APBD 2021 itu, merupakan refleksi dari nilai Demokrasi yang diwujudkan oleh DPRD, sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

Hal itu bertujuan untuk mendorong, semakin tumbuhnya semangat obyektivitas dan pengawasan DPRD dalam memotret kinerja Pemerintahan Daerah yang dilandasi kemitraan, saling melengkapi, dalam menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kepulauan Riau.

“Tujuannya, agar pemerintah dalam mengelola sumber dan penggunaan dana dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel,” kata Gubernur Ansar.

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI telah disampaikan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pada sidang paripurna Istimewa DPRD. Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI telah memeriksa neraca pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2021. Berdasarkan pemeriksaan BPK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan opini ”Wajar Tanpa Pengecualian”.

Selanjutnya Gubernur Ansar menyampaikan substansi Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terealisasi sebesar Rp 3,80 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp 3,85 triliun.

Belanja dan Transfer ke Kabupaten/Kota Terealisasi sebesar Rp 575,16 miliar dari yang dianggarkan sebesar Rp 572,56 miliar dan terakhir Neraca yang terdiri dari aset sebesar Rp 6,64 Triliun dengan kewajiban sebesar Rp.512,85 miliar dan Ekuitas sebesar
Rp 6,12 triliun.

Gubernur Ansar juga berharap, pimpinan dan anggota DPRD agar dapat memberikan koreksi, saran dan masukan sehingga Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi semakin baik.

Selanjutnya, atas penyampaian Ranperda itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyatakan, alat kelengkapan DPRD Kepri akan segera membahas Ranperda LPP-APBD 2021 yang disampaikan Gubernur itu.

“Setelah Paripurna ini alat kelengkapan DPRD akan segera melakukan pembahasan menyampaikan pandanganya baik secara fraksi dan Pansus, pada agenda paripurna DPRD berikutnya,” ujar Jumaga.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara dan sejumlah OPD dan perwakilan Forkopimda serta anggota DPRD Kepri lainya.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.