Kepri Dapat Kuota 300 Pegawai P3K Khusus Guru, Pemberhentian Honorer Dibahas Dengan MENPAN-RB

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara. (Foto : Humas Pemprov Kepri)
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB), kembali memberi 300 kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB), kembali memberi 300 kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Namun dari 300 kuota formasi pengangkatan Pegawai P3K Kepri ini, difokuskan pada formasi Guru dari ribuan jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Guru Tidak Tetap (GTT) yang saat ini tersebar di Provinsi Kepri.

Sekretaris Daerah provinsi Kepri Adi Prihantara mengatakan, Jumlah kuota P3K untuk Provinsi Kepri ini, juga lebih sedikit dari 600 lebih kuota yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Dengan kuota penerimaan P3K 300 orang ini, maka yang akan kita fokuskan mengikuti seleksi CAT nantinya adalah sejumlah GTT yang saat ini mengabdi di sejumlah sekolah SMA/SMK sederajat di Kepri,” ujarnya Senin (27/6/2022).

Sedangkan untuk formasi P3K tenaga Medis dan kesehatan formasi kuotanya hanya 43 orang sesuai dengan kebutuhan di Rumah Sakit Tanjung Uban dan pengisian di beberapa sarana kesehatan yang kosong.

Pemberhentian Honorer Daerah Masih Dibahas Dengan MENPAN-RB

Sementara itu, menangani tindak lanjut surat Edaran MENPAN-RB tentang pemberhentian Honorer Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di daerah,  Adi Prihantara mengatakan, hingga saat ini masih dalam proses pembahasan.

Provinsi Kepri lanjut Adi, juga secara tegas menyatakan menolak dan meminta Menpan-RB agar meninjau kembali surat Edaran tentang Pemberhentian tenaga honorer daerah itu.

“Untuk kebijakan pemberhentian Honorer, masih dalam pembahasan. Tapi pada prinsipnya , pemerintah Provinsi Kepri sudah meminta agar MENPAN-RB meninjau SE pemberhentian Honorer pada November 2023 itu. Dan Provinsi Kepri sampai saat ini belum ada sedikitpun membahas pemberhentian atau apapun sejumlah Honorer di Kepri ini,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Riau Firdaus. Ia mengatakan, dari 7.400 lebih Honorer THL, PTT dan GTT di Kepri belum ada pembahasan pemberhentiaan.

Sedangkan surat keberatan dan peninjauan terhadap penghapusan 7.400 lebih Honorer di Kepri itu, lanjutnya juga sudah disampaikan Gubernur Ansar Ahmad ke MENPAB-RB.

“Memang belum ada keputusan riel, dan saat ini juga masih dibahas terus menerus terkait dengan kebijakan-kebijakan. Demikian juga dengan peralihan apakah outsourcing atau bagaimana, masih menunggu keputusan Pusat,” ujarnya.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.