Kejari Bintan Umumkan Tersangka Korupsi TPA Bulan Depan

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bintan Fajrian Yustiardi dan dua Jaksa di Kejari Bintan.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bintan Fajrian Yustiardi dan dua Jaksa di Kejari Bintan.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan akan segera menetapkan tersangka dugaan korupsi pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bintan Utara.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bintan Fajrian Yustiardi, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penyidikan atas dugaan korupsi ganti rugi pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bintan Utara itu.

“Setelah seluruh saksi selesai kami Periksa Juli ini akan kami ekspos dan tetapkan tersangka, Nanti kita lihat perkembanganya,” kata Fajrian saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (27/6/2022).

Untuk pemeriksaan saksi lanjut Fajrian, hingga saat ini telah rampung dengan jumlah saksi sebanyak 30 orang. Namun untuk pemeriksaan saksi ahli belum selesai.

Direncanakan akan ada 3 saksi ahli yang akan dimintai keterangan dalam kasus itu. Dan saat ini baru, satu orang yang dimintai penyidik kejaksaan keteranganya.

“Untuk hasil audit Kerugian Negara (KN) juga hingga saat ini masih menunggu hasil perhitungan dari auditor Kejati Kepri,” pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik Kejari Bintan telah melakukan penyidikan dugaan korupsi Kegiatan pembebasan lahan TPA di Bintan yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan (Perkim) kabupaten Bintan pada 2018 dengan anggaran APBD Rp 2.440 Miliar.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan atas SK Bupati Nomor 282/IV/2018 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah skala Kecil (dibawah 5 Hektar-red) untuk pembangunan TPA yang kala itu dikeluarkan Bupati Bintan Non aktif Apri Sujadi.

Atas surat itu, selanjutnya kepala dinas Perkim Bintan Heri Wahyu membentuk Panitia pelaksana Pengadaan tanah dengan 6 orang anggota.

Ketua Panitia Pengadaan lahan sendiri adalah Herry Wahyu dan anggota Tim terdiri BPN, Camat, Lurah serta pejabat instansi lainnya.

Melalui panitia pelaksana pengadaan tanah yang dipimpin Hery Wahyu itu, selanjutnya menyepakati lahan TPA yang diganti rugi adalah lahan milik Ari Syafriansyah seluas 20.000 Meter persegi (2 hektar) dengan surat lahan Sporadik Nomor:10/KTS/2017 tanggal 26 April 2017.

Lokasi sendiri berada di daerah pasar baru RT 12/RW 02 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. Tragisnya, setelah lahan warga itu diganti rugi dengan harga Rp 2.440 Miliar.

Namun dari hasil pengadaan dan Ganti Rugi, sebagian lahan itu berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Selain itu, juga terjadi tumpang tindih kepemilikan atas Surat Hak Milik (SHM) tahun 1997 atas nama Maria, kemudian SHM tahun 1997 atas nama Zuzana dan SHM tahun 1997 atas nama Thomas, serta Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1995 atas nama Chaidir.

Atas sejumlah temuan ini, Kejaksaan Negeri Bintan selanjutnya menaikkan proses Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Lahan ini ke Penyidikan.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.