Sekda Kepri Tegaskan Belum Miliki Niat Pecat 7.400 Honorer di Kepri

Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara. (Foto : Ismail-presmedia.id)
Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara. (Foto : Dok-presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah provinsi Kepri menyatakan, hingga saat ini belum menyikapi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang penetapan status kepegawaian pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu dikatakan Sekda Kepri Adi Prihantara menanggapi Surat edaran MENPAN-RB tentang kelanjutan status pegawai PTT dan Honorer di lingkungan Pemprov Kepulauan, saat memimpin apel pagi yang diikuti ASN, PTT dan Honorer di halaman Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (27/06/2022).

“Pemerintah Provinsi saat ini sedikitpun belum memiliki pemikiran untuk menjalankan surat edaran, apalagi untuk memberhentikan statusnya,” kata Adi Prihantara.

Oleh karena itu lanjut Adi, PTT dan THL di Kepri agar jangan terlalu khawatirkan.

“Apakah nanti, bagaimana nanti dan sebagainya, itu nanti,” ujarnya.

Kepada seluruh pegawai ASN, PTT dan THL Kepri Adi juga menghimbau, agar tetap berkinerja dengan menerapkan budaya kerja ASN BerAKHLAK.

“Saya harapkan seluruh pegawai ASN, PTT, THL terus bekerja dengan semangat dan jadikan ini ladang ibadah bagi kita semua tanpa memandang status kepegawaiannya dan tentunya dengan menerapkan budaya kerja ASN BerAKHLAK,” ujarnya.

Di Tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Riau Firdaus mengatakan, hingga saat ini terdapat 7,400 lebih Honorer THL, PTT dan GTT di provinsi Kepri.

Seluruh Honorer di Kepri itu, Gajinya dibayar dan didanai dari APBD setiap tahun. Yang menjadi perbedaan, PTT dan GTT diupah berdasarkan kontrak dan gaji yang dialokasikan di APBD, sementara THL atau Tenaga Harian Lepas digaji dari alokasi masing-masing DIPA anggaran masing-masing OPD di Provinsi Kepri.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (K/L/D) untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) paling lambat 28 November 2023.

Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani Tjahjo pada 31 Mei 2022.

Adapun pegawai non-ASN yang dimaksud adalah pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) non-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan eks-Tenaga Honorer Kategori (THK) II.

Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, (Gubernur, Bupati dan Walikota) MenPAN RB Tjahjo Kumolo meminta agar menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 mendatang.

Tjahjo menambahkan, instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.