Kasipem Desa Teluk Bakau-Bintan Ini Mengaku Diperintah Kades Palsukan 8 SKPPT Tanah

Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Teluk Bakau, Rasmi mengaku, diperintah Kepala Desa Teluk Bakau Ramlan (DPO) membuat 8 Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) palsu lahan di Kantor Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.
Sidang Kasus Pemalsuan Surat dengan Terdakwa Amir bin Hasyim di PN Tanjungpinang, Kasipem Desa Teluk Bakau-Bintan Ini Mengaku Diperintah Kades Palsukan 8 SKPPT Tanah (Foto:Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Teluk Bakau, Rasmi mengaku, diperintah Kepala Desa Teluk Bakau Ramlan (DPO) membuat 8 Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) palsu lahan di Kantor Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

Ke 8 Surat SKPPT yang dipalsukan itu, untuk mengklaim lahan seluas 14.860 meter persegi milik Kia Sai yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kampung Bopeng RT.003/RW 002 Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan.

Hal ini dikatakan Rasmin, saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pemalsuan Surat terdakwa Amir bin Hasyim di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (28/6/2022).

Dalam persidangan, Rasmi dipanggil dan diperiksa bersama saksi korban pemilik lahan Kia Sai.

Ketika ditanya Jaksa dan Hakim bertanya, bagaimana asal-muasal 8 SKPPT lahan tersebut terbit di lahan Korban?, Rasmin mengatakan, dasar kepemilikan perolehan Hak atas Tanah dari peralihan lahan di SKPPT itu seluruhnya tidak mengetahui.

“Dasarnya peralihan SKPPT nya apa saya tidak tahu, Karena waktu itu saya disuruh Pak Ramlan, akte pengoperan telah dibuat notaris,” kata Rasmi.

Selain itu, penerbitan SKPPT peralihan lahan itu, juga tidak teregister di buku register Induk pertanahan Desa teluk Bakau dan Kecamatan, karena waktu itu terjadi pemekaran kecamatan sehingga adanya di kecamatan sebelumnya.

“Saya saat itu, juga sempat menyampaikan ke Ramlan, lahan itu ada pemiliknya, tetapi Ramlan mengatakan itu urusannya. Kata Pak Ramlan, aman itu urusan saya (Ramlan),” ujarnya.

Ditempat yang sama, saksi Kia Sai sebagai korban mengatakan, bahwa lahan seluas 14.860 meter yang di klaim terdakwa Amir bin Hasyim, dibeli melalui saksi Rukman seharga Rp 44.580.000,-.

Rukman lanjut Kia Sai, menjual lahan itu kepadanya atas surat kuasa dibawah tangan tanggal 4 Juli 1994 dari Maiselamah istrinya.

“Sejak dibeli lahan itu telah diberi plang dan pagar,” kata Kia Sai.

Kemudian pada tahun 2016, Kia Sai mau meningkatkan surat Hak Kepemilikan ke sertifikat. Namun saat itu, Kepala desa, RT dan RW di desa Teluk Bakau itu, tidak mau menandatangani, dengan alasan ada yang mengaku memiliki lahan tersebut.

“Atas hal itu saya kaget, lahan saya kok dikuasai orang lain,” jelasnya.

Peningkatan surat Hak milik yang dilakukan sendiri, adalah untuk membangun resort. Tetapi karena kejadian itu akhirnya korban tidak jadi membangun Resort.

Dalam dakwaan JPU, bahwa lahan seluas 14.860 meter persegi dimiliki dan dikuasai oleh Kia Sai sejak 1994 yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT 01 dan RW 01 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

Kepemilikan lahan Kia Sai, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bakau Nomor:24/TB/SK/IX/G.7/1994, tanggal 12 September 1994, dan diketahui Camat Bintan Timur nomor register 570/BT/X 1994 tertulis atas nama Hasyim.

Lahan tersebut, diperoleh Kia Sai dari pembelian Rp 44.580.000 dari saksi Rukman yang pernah diberikan kuasa oleh Maiselamah berdasarkan surat kuasa di bawah tangan 4 Juli 1994 lalu.

Setelah lahan itu dibeli kemudian dipasang plang dan papan atas nama Kia Sai dan lahan itu dijaga oleh Mustakim.

Selanjutnya di tahun 2015 pemilik lahan Kia Sai mendatangi terdakwa untuk menegur karena telah membongkar pagar lahan itu, tetapi terdakwa mengaku dan bersikeras bahwa lahan itu milik keluarganya.

Tetapi karena ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa Amir bin Hasyim pada Agustus 2017 mengkapling-kapling kan lahan untuk dijual.

Terdakwa juga mengajukan Permohonan pengurusan 8 Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) ke Kepala Desa Teluk Bakau yang saat itu dijabat oleh Ramlan. Atas kesepakatan terdakwa dan Kades Teluk Bakau itu, akhirnya dikeluarkan 8 SKPPT Palsu.

Atas perbuatannya, terdakwa Amir alias Hasyim didakwa melanggar pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan dakwaan kedua, melanggar Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.