APBD-Perubahan 2022 Kepri Tidak Ada Penambahan, Fokus Prioritas Dilakukan Ke Percepatan Program
PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah provinsi Kepri akan segera membahas APBD Perubahan 2022 Kepri, Pembahasan dilakukan setelah pengesahan Perda Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.
Sekretaris daerah Provinsi Kepri Edi Prihantara, mengatakan Pembahasan APBD Perubahan itu akan dilakukan setelah LPP-APBD 2021 disahkan.
Saat ini katanya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri juga telah menyusun dan menyesuaikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya akan dilakukan pembahas kebijakan umum anggaran.
Adi Prihantara juga mengatakan, APBD Perubahan 2022 Provinsi Kepri, tidak akan ada penambahan selain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2021 sebesar Rp 30 Miliar. Sedangkan Sisa lebih anggaran yang lain seperti BOS dan dana lainnya akan membiayai kegiatan yang sama diprogramkan sebelumnya.
“Untuk target pendapatan yang diharapkan tidak memungkinkan dan kalau melihat kemampuan anggaran, paling kita hanya penyesuaian anggaran saja,” ujarnya pada wartawan belum lama ini.
Realisasi Serapan APBD Kepri 2022 Kepri 38-40 Persen
Selain itu, pemerintah provinsi Kepri juga akan terus memfokuskan pada percepatan pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah dianggarkan di APBD 2022. Fokus percepatan program itu, dilakukan untuk mengejar progres kegiatan APBD murni hingga Desember 2022 mendatang.
Hingga saat ini, jelas Adi, progres pelaksanaan kegiatan APBD murni 2022 baru mencapai 40 persen untuk fisik dan 38 persen untuk belanja keuangan.
“Untuk target serapan, hingga saat ini masih sesuai bahkan secara nasional, serapan anggaran provinsi Kepri termasuk yang tertinggi se Indonesia,” ujarnya.
Dana Covid di APBD dan APBD-P Kepri Ditiadakan BTT Rp 30 M
Selain melakukan penyesuaian anggaran, Dana penanganan Covid-19 di APBD Kepri juga sudah dikurangi. Namun sebagai persiapan pemerintah mengalokasikan anggaran di Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD.
“Untuk dana penanganan Covid saat ini sudah kurang dan yang dianggarkan hanya Operasional saja. Dan kalau memang nanti ada peningkatan kasus, Kita sudah persiapkan anggarannya di BTT, hingga kalau kejadiannya meningkat bisa digunakan, Tapi untuk dana penanganan baik sembako dan pengadaan barang lainya saat ini sudah tidak direncanakan secara pasti,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, APBD Provinsi Kepulauan Riau 2022 disahkan sebesar Rp 3,870 Triliun. Dari besaran itu, Pendapatan ditargetkan Rp 3,480 triliun.
Jumlah ini mengalami penurunan sekitar Rp.221 miliar atau 5,9 persen dibandingkan target pendapatan 2021 sebesar Rp 3,701 triliun.
Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD 2022 sebesar Rp 1,348 Triliun. Dana perimbangan R p2,130 triliun dan pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp 1,26 miliar.
Sedangkan belanja daerah di APBD 2022 diproyeksikan sebesar Rp 3,870 miliar. Terdiri dari, belanja operasional Rp 2,811 triliun, belanja modal Rp 462 miliar belanja tidak terduga Rp30 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 567 miliar.
Sektor pembiayaan APBD 2022 diproyeksi sebesar Rp 390 miliar berupa Silpa sebesar Rp 210 miliar dan Pinjaman sebesar Rp 180 miliar.
Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi