KKJ Desak Pemerintah dan DPR Terbuka dan Transparan Bahas RKUHP

Save jurnalis dari Kriminalisasi UU ITE
Save jurnalis dari Kriminalisasi UU ITE (Foto: Istimewa sejuk.org)

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mendesak  Pemerintah dan DPR, agar terbuka dan transparan dalam membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini draf nya telah diserahkan pemerintah ke DPR-RI.

Hal itu dikatakan KKJ, atas agenda DPR RI yang menyatakan akan melakukan pembahasan draf RKUHP itu secara tertutup bersama fraksi-fraksi dan Komisi di DPR-RI.

Ketua Divisi Advokasi AJI sebagai bagian dari 10 anggota KKJ Erick Tanjung, mengatakan pembahasan secara tertutup yang dilakukan DPR-RI menjadi preseden buruk bagi masyarakat dan profesi jurnalis.

Hal itu lanjutnya, mengingat sejak awal perumusan RKUHP yang dilakukan pemerintah itu juga sangat membatasi partisipasi publik. Padahal, RKUHP tersebut akan berdampak pada masyarakat luas.

“Atas hal itu, AJI sebagai bagian dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), sangat menyikapi persoalan ini, karena komunitas Jurnalis dan Industri Pers secara umum akan sangat terdampak oleh RKUHP ini kedepan,” sebutnya.

Erick melanjutkan, 10 organisasi Pers dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung di dalam KKJ, menyerukan agar pembatasan dan Perumusan RKUHP itu di DPR-RI dilakukan secara terbuka dan transparansi.

“Hal itu untuk memastikan, bahwa kebebasan Pers secara utuh dilindungi dan jurnalis tidak menjadi korban dari pasal-pasal multitafsir di dalam RKUHP dengan cara dipidanakan,” tegasnya.

Sementara itu Zaky Yamani dari Amnesty International Indonesia yang juga tergabung di KKJ, juga menyatakan,  perlunya keterbukaan dan transparansi dari pembahasan RKUHP di DPR-RI itu, berawal dari pembahasan pemerintah yang menilai hanya 14 isu krusial yang perlu disinkronkan dan dibahas dalam RKUHP tersebut dengan DPR.

Dari 14 issue itu, khususnya menyangkut kemerdekaan dan hak asasi masyarakat dalam berpendapat di dalam RKUHP tersebut.

Atas 14 issu krusial itu lanjut Zaky, juga mencakup berbagai persoalan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang perlu dibahas secara terbuka dan transparan di RKUHP.

Dari isu krusial yang diusulkan pemerintah lanjutnya, terdapat beberapa Pasal menyangkut hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak dibahas secara khusus.

Padahal, Pasal-pasal ini, sangat berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat dan Jurnalis.

Pasal-pasal tersebut lanjutnya,  terdapat pada Pasal Penghinaan Presiden dan wakil presiden (Pasal 218, 219, dan 220),

Kemudian Pasal penghinaan terhadap pemerintah (Pasal 240), Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 351 dan 352), Izin keramaian yang di dalamnya mengatur penyelenggaraan unjuk rasa dan demonstrasi (Pasal 256) serta Penyebaran berita bohong (Pasal 263) hingga pasal terkait makar (Pasal 191-196).

“Maka untuk menanggapi kompleksnya isu krusial yang diatur di dalam RKUHP ini penerapan proses perumusan dan pembahasan yang transparan serta pelibatan masyarakat secara bermakna menjadi sangat penting,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut  Zaky, KKJ mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, untuk berpartisipasi secara bermakna dan memberi masukan dan kritik atas draf resmi RKUHP terbaru itu.

“Memastikan agar draf RKUHP menjamin kebebasan pers, dan kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat yang dijamin UUD Negara RI Tahun 1945 dalam konteks yang lebih luas. Serta memastikan agar DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP sebelum dua hal di atas terpenuhi,” tegasnya.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi  

Leave A Reply

Your email address will not be published.