Pengurus LKPBH LAM diKukuhkan, Kejati Kepri Sampaikan Hal Ini

Kepala kejaksaan Tinggi Kepri Gerry Yasid
Kepala kejaksaan Tinggi Kepri Gerry Yasid

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, menghadiri pengukuhan Pengurus Lembaga Konsultasi Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LKPBH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang Masa Khidmat 2022-2027.

Pengukuhan pengurus LKPBH Kepri dilakukan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) di di Sekretariat LAM Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang Kamis (7/7/2022).

Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Kepulauan Riau Bidang Hukum Muhammad Dali, Ketua LAM Prov.Kepri H. Abdul Razak, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto, Komandan Kodim 0315/TPI Kol.Tommy Anderson, Ketua FKUB Kota Tanjungpinang Muhammad Supeno, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kota Tanjungpinang.

Kepengurusan LKPBH LAM Provinsi Kepri Kota Tanjungpinang Masa Khidmat 2022 – 2027 yang dipimpin oleh H.Iwan Kurniawan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri menyatakan, kehadiran LKPBH diharapkan akan dapat memberikan edukasi dan advokasi hukum bagi setiap masyarakat di kota Tanjungpinang.

Pada kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Gerry Yasid, juga memberikan Tausiyah Hukum tentang Restorative Justice.

Gerry Yasid mengatakan, penerapan keadilan restoratif yang dicanangkan Kejaksaan RI, bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum yang humanis bagi masyarakat.

“Restorative Justice mewujudkan keadilan hukum yang memanusiakan Manusia dengan menggunakan hati nurani,” ujarnya.

Program restorative ini lanjutnya, juga melawan stigma negatif yang tumbuh di masyarakat yaitu hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Sehingga perkara-perkara yang sifatnya sepele atau ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan dan tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan.

Putra Daerah Provinsi Kepulauan Riau kelahiran Desa Mentigi, Tanjung Uban Kabupaten Bintan ini juga mengatakan, penerapan keadilan restoratif dengan cara memediasi antara korban dan pelaku kejahatan dalam penyelesaian, memiliki tujuan utama pemulihan kerugian pada korban dan pengembalian pada keadaan semula.

“Lebih daripada itu, RJ (Restorative Justice) ini melawan stigma negatif atau labeling “orang salah” itu dihapuskan,” tegasnya.

Artinya, tegas Gerry, Ia tidak akan diadili di depan umum dan diberi kesempatan untuk bertaubat atau berubah. Kalau dalam masa kesempatan itu diberikan, orang itu kembali mengulangi perbuatannya, maka dia siap untuk dipenjara.

Penyelesaian perkara melalui RJ lanjut Gerry, juga sangat mendapat respon positif dari masyarakat. Hal itu dibuktikan sejak terbitnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan relatif meningkat dengan banyaknya permintaan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dibarengi dengan syarat, Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp.2.500.000,-.

Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka melalui cara, Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, Mengganti kerugian korban, Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.

“Dengan dikukuhkannya LKBH LAM Prov Kepri Kota Tanjungpinang ini, Kami berharap ada sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) terkhusus dalam mengedepankan pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum,” ujarnya.

Penulis : Presmedia
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.