Pemkab Bintan Berhentikan 10 Honorer, 2.400 Honor Lainnya Dievaluasi

Kepala BKPSDM Bintan Edy Yusri
Kepala BKPSDM Bintan Edy Yusri (Foto:Hasura) 

PRESMEDIA.ID, Bintan – Pemerintah kabupaten Bintan memberhentikan 10 tenaga honorer di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bintan karena sering mangkir dan tidak masuk kerja.

Kepala BKPSDM Bintan Edi Yusri, menyatakan pemberhentian 10 Honorer OPD itu, dilakukan atas permintaan masing-masing OPD kepada BPKSDM Bintan.

“Jadi sepanjang Januari-Juli 2022 ada 10 honorer sejumlah OPD di BIntan yang diberhentikan dari pekerjaan. Pemberhentian ini kita lakukan atas laporan dan permintaan dari OPD,” ujar Edi, Sabtu (16/7/2022).

Ke 10 honorer yang diberhentikan itu lanjutnya, disebabkan atas permintaan sendiri, atau yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai honorer.

“Honorer yang bersangkutan juga Bolos dan jarang masuk hingga berbulan-bulan,” ujarnya.

Untuk saat ini lanjut Edi Yusri, jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT), honorer maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di Bintan ada sebanyak 2.400-an orang.

Ribuan Honorer Bintan itu bekerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bintan.

Dengan adanya Peraturan MenPAN-RB tentang status ASN di Pemerintah daerah yang mau dihapus, Pemerintah Kabupaten Bintan mulai mengevaluasi secara berkala keberadaan sejumlah honorer di Bintan itu.

“Mulai Juli 2022 ini keberadaan dan status mereka (Honorer-red) kami lakukan evaluasi,” ujarnya.

Hal ini lanjut Edi, dilakukan agar skema kerja seluruh tenaga Non PNS itu bisa terus maksimal. Kemudian untuk melihat bersama dimana letak kekurangan dan kelemahan kedisiplinan mereka.

“Untuk keseluruhan pembinaan PTT dan honorer itu ditangan kepala daerah dan yang evaluasi kinerja mereka itu Sekda. Sementara untuk yang THL yaitu guru dan petugas kebersihan itu tanggung jawab masing-masing OPD,” jelasnya.

Sementara itu, Pj.Sekda Bintan, Rony Kartika  mengatakan mulai bulan ini pihaknya melakukan evaluasi besar-besaran untuk 1.323 PTT dan honorer serta 1.100 lebih THL.

“Jadi evaluasi ini akan dilakukan secara berkesinambungan baik dalam skala OPD maupun Pemkab Bintan secara keseluruhan,” sebutnya.

Data evaluasi dalam form penilaian tahunan bukanlah sekedar isian formalitas belaka. Setiap pejabat di lingkup kedinasan masing-masing harus profesional dalam memberikan penilaian.

Sebab dari sini, akan ditentukan instrumen penilaian dan pengukuran kinerja secara keseluruhan dilakukan.

Penilaian setiap tahun sudah dilakukan, Rekapan kinerja per bulannya juga dikumpulkan di akhir tahun. Tinggal kepada pejabat masing-masing OPD yang membawahi tenaga Non PNS ini agar senantiasa memberi pengarahan dan pengawasan.

“Silahkan bimbing, arahkan dan tegur jika memang terdapat hal yang perlu mendapat teguran. Silaturahmi dan komunikasi yang baik memang harus selalu dibina, akan tetapi dalam hal kinerja, profesionalitas harus dikedepankan,” ucapnya.

Penulis:Hasura
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.