Mantan Camat Gunung Kijang Satrida Novikar Dapat Bagian Lahan di SKPPT Palsu Kades Teluk Bakau Ramlan (DPO)

Mantan Camat Gunung Kijang Satridha Novfykar (Baju kemeja kemeja merah) Diduga dapat bagian Tanah dari pemalsuan Surat Yang dilakukan terdakwa Amir alias Hasyim Kades Ramlan
Mantan Camat Gunung Kijang Satridha Novfykar (Baju kemeja kemeja merah) Diduga dapat bagian Tanah dari pemalsuan Surat yang dilakukan terdakwa Amir alias Hasyim  dan Kades Teluk Bakao Ramlan  (DPO).(Foto:Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Mantan Camat Gunung Kijang, Satrida Novikar mengaku mendapat bagian tanah seluas 650 Meter di 8 Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) palsu yang dikeluarkan Kepala Desa Teluk Bakau Ramlan (DPO) yang diklaim terdakwa Amir bin Hasyim sebagai lahan miliknya di Jalan Pantai Trikora Kampung Bopeng RT.003/RW 002 Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan.

Hal itu terungkap pada sidang lanjutan kasus mafia tanah, dengan modus pemalsuan surat 8 SKPPT lahan yang dilakukan terdakwa Amir bin Hasyim dan Kades Teluk Bakau Ramlan (DPO) di PN Tanungpinang Senin (18/7/2022).

Diperiksa sebagai saksi mantan Camat Gunung Kijang Satrida Novikar mengakui, dari 8 SKPPT yang diduga dipalsukan terdakwa Amir bin Hasyim dan kades Teluk Bakau Ramlan (DPO) terdapat lahan atas namanya sebagai pemilik di SKPPT itu.

Lahan seluas 650 Meter persegi itu teregister pada SKPPT Desa Teluk Bakau nomor :063/GR-TB/ VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017,  yang kemudian di Register Camat Gunung Kijang dengan Nomor:806/SKPPT/GKJ/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang saat itu camat Gunung Kijang dijabat oleh Satrida Novikar.

Namun atas perolehan lahan itu, Satrida Novikar nerdalih, bahwa lahan itu dibelinya tanpa (Deposit) DP melalui Kades Teluk Bakau Ramlan (DPO).

“Saya beli, tidak ada DP, saya beli melalui Kades tidak melalui terdakwa Amir,” ujar Satrida Novikar saat diperiksa sebagai saksi atas terdakwa Amir Bin Hasyim di PN Tanjungpinang.

Kepada Majelis Hakim Satridha juga berdalih, bahwa sebelumnya, Dia yang meminta Kades Teluk Bakau Ramlan (DPO) untuk mencarikan lahan di sekitar lokasi Pantai itu.

Namun atas pengakuan mantan camat ini, membuaat Majelis Hakim semaakin curiga  keterlibatan  Satrida Novikar dalam kasus itu.

“Kenapa tanggal registrasi pengeluaran Nomor SKPPT Desa Teluk Bakau sama dengan tanggal Register Camat Gunung Kijang Nomor: 806/SKPPT/GKJ/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017?” ujar hakim bertanya.

“Saksi sudah disumpah, apa yang terjadi nantilah itu, kalau saudara berbohong ada sanksi Hukum-nya. Dimana sekarang Kades Ramlan ,” tegas hakim mempertanyakan keberadaan Kades Ramlan yang ditetapkan Polisi sebagai (DPO).

Selain itu, hakim juga menyatakan, berdasarkan keterangan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Teluk Bakau Rasmi mengaku, diperintah Kepala Desa Teluk Bakau Ramlan (DPO) membuat 8 Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) palsu atas nama Amir alias Hasyim di Kantor Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Ke 8 Surat SKPPT yang dipalsukan itu untuk mengklaim lahan seluas 14.860 meter persegi milik korban Kia Sai yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kampung Bopeng RT.003/RW 002 Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan.

Selain itu, berdasrkan pengakuan terdakwa Amir alias Hasyim, Kades Ramlan sat itu yang langsung menyerahkan persyaratan pembuatan SKPPT untuk diresgitrasi di Camat Gunung Kijang yang saat itu dijabat oleh Satrida Novikar.

Mengenai dana pembelian dari Satrida Novikar, Terdakwa Amir juga mengatakan, kalau dana Rp120 juta untuk pembeliaan lahan itu belum dibayarkan oleh Kades Ramlan (DPO) kepadanya karena pembayaran disepakati jika suratnya sudah menjadi sertifikat.

Atas hal itu, Majelis Hakim semakin meyakini mantan Camat Gunung Kijang Bintan ini diduga terlibat dalam kasus Mafia Tanah itu, Tetapi tidak dijadikan Penyidik Polisi sebagai tersangka dan mantan Kades Teluk Bakau Ramlan dijadikan DPO agar rentetan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus itu tidak terungkap.

“Kasus ini semakin aneh, Anda membeli lahan tapi tidak ada DP, uangnya juga belum diberikan. Kenapa anda beli lahan tidak ada DP, Terdakwa ini apa untungnya kan malah rugi. Mengurus surat ini apa tak ada biayanya ini sangat janggalan,” papar Hakim lagi.

Ketika majelis Hakim mempertanyakan keabsahan dan prosedur Pengeluaran 8 SKPPT oleh Kades Teluk Bakau Ramlan (DPO), Satridha juga mengakui jika sesuai prosedur, ke 8 SKPPT yang dikeluarkan Kades Ramlan (DPO) atas lahan di Jalan Pantai Trikora Kampung Bopeng RT.003/RW 002 Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan tidak benar.

Kemudian lanjut Hakim, bagaimana bisa, 8 SKPPT Kades Ramlah (DPO) atas lahan itu diregistrasi di Kecamatan?, yang dijawab oleh Satridha, memang didaftar di kantor Kecamatan Gunung Kijang.

“Tetapi setelah hasil sidang perdata surat dinyatakan hakim batal semua, maka seluruh SKPPT dan registrasi pendaftaran nya juga sudah dibatalakan di Kecamatan,” ujarnya.

Sekarang lanjutnya, lahan di Jalan Pantai Trikora Kampung Bopeng RT.003/RW 002 Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan itu terdaftar atas nama pemilik William. Namun ketika mengajukan permohonan sertifikat ke BPN tertahan, karena ada somasi atas pengajuan permohonan sertifikat yang dilakukan.

Usai memeriksa saksi mantan Camat Gunung Kijang yang saat ini menjabat sebagai sekretaris di Dinas Pemuda dan Olah Raga Bintan ini, Majelis Hakim Boy Syailendra didampingi Hakim Anggota kembali menunda persidangan dengan agenda memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi lainnya.

Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Kasus mafia Tanah seluas 14.860 meter persegi di Jalan Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT 01 dan RW 01 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan mencuat setelah korban Kia Sai melapor, lahan yang dikuasai keluarganya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak yang dikeluarkan Kepala Desa Teluk Bakau Nomor:24/TB/SK/IX/G.7/1994, tanggal 12 September 1994 dan diketahui Camat Bintan Timur nomor register 570/BT/X 1994 dikuasai oleh terdakwa Amir alias Hasyim.

Lahan tersebut, diperoleh Kia Sai dari pembelian Rp 44.580.000 dari saksi Rukman yang pernah diberikan kuasa oleh Maisalamah berdasarkan surat kuasa 4 Juli 1994 lalu. Setelah lahan itu dibeli, kemudian dipasang plang atas nama Kia Sai dan lahan itu dijaga oleh Mustakim.

Selanjutnya pada 2015 Kia Sai mendatangi Amir alias Hasyim karena membongkar pagar lahan miliknya, tetapi Amir alias Hasyim mengaku bahwa lahan itu adalah milik keluarganya.

Selanjutnya, karena ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, terdakwa Amir bin Hasyim pada 2017 menjual lahan yang diklaim miliknya dengan cara mengkapling-kapling kan.

Terdakwa juga mengajukan Permohonan pengurusan 8 Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) ke Kepala Desa Teluk Bakau yang saat itu dijabat oleh Ramlan (DPO. Atas kesepakatan terdakwa dan Kades Teluk Bakau itu akhirnya dikeluarkan 8 SKPPT Palsu.

Atas perbuatannya, akhirnya Amir alias Hasyim ditetapkan sebagai tersangka/didakwa dan dijerat dengan pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa juga dijerat dengan Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.