Camat, Lurah dan ASN Bintan Kembalikan Gratifikasi Korupsi Pengadaan Lahan TPA Bintan ke Jaksa

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I Wayan Riana dan Kepala Seksi Pidana Khusus Fajrian saat memberi keterangan pengembalian dana Gratifikasi Korupsi Pengadaan TPA di Bintan.
Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I Wayan Riana dan Kepala Seksi Pidana Khusus Fajrian saat memberi keterangan pengembalian dana Gratifikasi Korupsi Pengadaan TPA di Bintan.(Foto:Hasura)

PRESMEDIA.ID, Bintan – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan menerima pengembalian dana gratifikasi Rp625 juta dan lahan seluas 600 meter persegi dari sejumlah saksi, kasus korupsi pengadaan lahan TPA Sampah di Tanjung uban Selatan Kecamatan Bintan Utara. 

Sejumlah saksi yang mengembalikan dana gratifikasi itu adalah camat, ASN petugas pengadaan, lurah, ketua RW dan lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I Wayan  Riana didampingi Kepala Seksi (Kasi) Humas Fajria Yustiardi, mengatakan dari total kerugian negara Rp 2,44 miliar, pihaknya menerima pengembalian gratifikasi yang diterima sejumlah saksi sebesar Rp 62,5 juta dan lahan seluas 600 Meterpersegi.

Pengembalian dana itu lanjutany, dilakukan oleh beberapa orang dari 36 saksi yang diperiksa dalam korupsi pembebasan lahan TPA Sampah pada 2018 di Bintan itu.

“Pengembalian itu kita terima dari saksi yang diperiksa dan mengaku telah menerima kucuran atau transaksi dana dari tersangka Ari Syafdiansyah atas pembebasan lahan TPA tersebut. Dan mereka mengembalikan dana itu ke penyidik,” ujar Fajrian.

Selain pengembalian dana, lanjutnya, penyidik kejaksaan juga menerima pengembalian lahan 600 Meter persegi, dari camat yang diperiksa.

“Untuk camat, tidak ada mengembalikan uang melainkan lahan seluas lebih kurang 600 meter persegi,” ujarnya.

Sementara saksi lainnya, mengembalikan dana berfariatif. Ada yang mengembalikan Rp 1 juta, Rp 2 juta dan ada juga Rp 10 juta.

“Untuk total yang kita terima dari pengembalian dana itu sebesar Rp 62,5 juta dan lahan seluas 600 meter persegi,” jelasnya.

Ditanya aliran sisa dananya dari kerugian negara Rp 2,44 miliar dan siapa saja yang menerimanya. Fajrian mengatakan bisa dilihat faktanya saat di persidangan.

“Jadi untuk lainnya bisa dilihat faktanya di persidangan,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bintan telah menetapkan 3 Tersangka Korupsi kegiatan pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bintan tahun 2018.

Ke tiga tersangka yang ditetapkan adalah, Heri Wahyu (Hw) selaku kuasa Pengguna Anggaran (PA) dan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan lahan.

Kemudian tersangka Ari Safriansyah (As) dan Supriatna (Sp) sebagai pemilik lahan dan penerima dana ganti rugi atas adminitrasi yang diduga palsu diatas lahan yang di ganti rugi.

Kepala kejaksaan Bintan I Wayan Riana mengatakan, penetapan 3 tersangka dalam Korupsi TPA yang menelan dana Rp.2.440 Miliar APBD 2018 Bintan itu, dilakukan atas terpenuhinya dua alat bukti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan masing-masing tersangka.

“Penetapan tersangka ini, juga sebagai tindak lanjut dari Penyelidikan yang sebelnya telah dilakukan Kejaksaan,” ujarnya di Kejari Bintan Rabu (20/7/2022).

Atas perbuatanya, lanjut I Wayan didampingi Kasipidsus Fajrian, ke tiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1
UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirobah dengan UU Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus ini pengadaan lahan ini, ujar Kejari, Nilai Kerugian Negara (KN) yang ditimbulkan juga mencapai Rp.2.440 Miliar atau total loss, atas tidak termanfaatkannya lahan yang diganti rugi.

Penulis:Hasura
Editor. :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.